Foto ilustrasi
Mamasa,penasulbar.com – Pemerintah Kabupaten Mamasa menghadapi sorotan serius dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Di tengah berbagai program dan klaim intervensi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), sebanyak 1.842 Kepala Keluarga (KK) di 27 desa masih tercatat dalam kategori miskin ekstrem.
Angka tersebut menjadi gambaran bahwa upaya pemerintah daerah selama ini belum mampu memutus persoalan kemiskinan secara signifikan di sejumlah wilayah.
Data Dinas Sosial Kabupaten Mamasa menunjukkan Desa Taupe menjadi wilayah dengan jumlah KK miskin ekstrem tertinggi, yakni 108 KK.
Angka itu kemudian disusul Desa Salukona sebanyak 88 KK, Manipi 87 KK, Lambanan 83 KK, serta Kariango dan Tawalian Timur masing-masing 80 KK.
Persoalannya, kemiskinan ekstrem di Mamasa tidak berdiri sendiri. Di wilayah kerja Puskesmas Buntu Malangka, prevalensi stunting tercatat mencapai 46,09 persen, tertinggi di Kabupaten Mamasa.
Buntu Malangka juga termasuk wilayah yang mendapat perhatian dalam persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang saling berkaitan. Keluarga yang berada dalam kemiskinan ekstrem menghadapi keterbatasan memenuhi kebutuhan pangan bergizi, mengakses sanitasi dan air bersih, memperoleh layanan kesehatan, hingga mempertahankan anak tetap bersekolah.
Dengan kata lain, tingginya kemiskinan ekstrem berpotensi memperpanjang rantai persoalan sosial lainnya.
Klaim Program Belum Sejalan dengan Hasil
Pemerintah Kabupaten Mamasa sebelumnya menyatakan berbagai OPD telah diarahkan untuk melakukan intervensi terhadap kemiskinan ekstrem.
Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, mengatakan penanganan dilakukan melalui berbagai sektor. Dinas Pertanian diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sementara Dinas PUPR menangani persoalan sanitasi dan air bersih.
“Misalnya diintervensi dengan peningkatan perekonomian melalui Dinas Pertanian. Begitu pula dengan Dinas PUPR akan mengintervensi melalui sanitasi dan juga air bersih. Semua stakeholder harus bergerak untuk mengatasi sejumlah persoalan krusial, mulai dari kemiskinan ekstrem, stunting, dan Anak Tidak Sekolah (ATS),” kata Welem.
Namun, ketika 1.842 KK masih masuk kategori miskin ekstrem, efektivitas berbagai program tersebut patut dipertanyakan.
Pemerintah tidak cukup hanya memastikan program berjalan atau OPD bergerak. Ukuran keberhasilan seharusnya terlihat dari berkurangnya jumlah keluarga miskin ekstrem dan meningkatnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.
Terlebih lagi, pemerintah pusat menargetkan Indonesia Zero Kemiskinan Ekstrem pada 2026. Kondisi tersebut membuat capaian di daerah menjadi semakin penting untuk dievaluasi.
Aktivis Peduli Mamasa, Arman, menilai persoalan kemiskinan ekstrem tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral maupun sekadar mengandalkan bantuan.
Menurut dia, pemerintah harus melakukan intervensi yang benar-benar menyentuh akar masalah dan memastikan program antar-OPD tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kalau tidak ditangani secara konvergen, angka kemiskinan ekstrem akan terus melahirkan masalah baru seperti stunting dan anak tidak sekolah,” kata Arman, Selasa, 8 September 2026.
Ia menilai 27 desa dengan jumlah KK miskin ekstrem tersebut harus ditempatkan sebagai wilayah prioritas. Setiap keluarga perlu dipetakan berdasarkan persoalannya, apakah berkaitan dengan pendapatan, pekerjaan, pangan, tempat tinggal, sanitasi, kesehatan maupun pendidikan.
APBD 2027 Jadi Ujian Pemda
Bupati Mamasa mengatakan penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan ATS telah ditetapkan sebagai program prioritas pemerintah daerah dan akan dimasukkan dalam APBD 2027.
“Ini sudah menjadi program prioritas Pemda Mamasa. Di masing-masing OPD telah diminta agar melakukan penanganan secara bersama-sama pada APBD Tahun 2027,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan APBD 2027 sebagai ujian bagi keseriusan Pemda Mamasa.
Sebab, persoalannya bukan lagi sebatas apakah pemerintah memiliki program, tetapi seberapa efektif anggaran tersebut mampu mengurangi jumlah keluarga yang berada dalam kemiskinan ekstrem.
Masyarakat juga patut mempertanyakan indikator keberhasilan yang akan digunakan. Apakah sekadar jumlah bantuan yang disalurkan, jumlah kegiatan yang dilaksanakan, atau benar-benar berdasarkan berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem.
Welem juga menyebut Mamasa telah mengalami penurunan prevalensi stunting hingga 29 persen. Menurutnya, Mamasa termasuk daerah yang mengalami kemajuan dalam penurunan stunting di Sulawesi Barat, meskipun masih berada di posisi kedua tertinggi setelah Majene.
“Karena memang start-nya kita di angka tertinggi, jadi kita sudah mampu menuntun hingga 29 persen,” tandasnya.
Jangan Sampai Kemiskinan Hanya Dipindahkan dari Data
Keberadaan 1.842 KK miskin ekstrem di 27 desa menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Mamasa masih membutuhkan evaluasi mendasar.
Pemerintah perlu memastikan data penerima benar-benar akurat, sekaligus menjawab mengapa keluarga yang telah menjadi sasaran berbagai program masih berada dalam kategori miskin ekstrem.
Jangan sampai keberhasilan hanya diukur dari perubahan status administratif dalam data, sementara kondisi ekonomi keluarga di lapangan tidak mengalami perubahan berarti.
Penanganan kemiskinan ekstrem juga harus diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Bantuan sosial tetap penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi tanpa penciptaan sumber penghasilan yang berkelanjutan, keluarga miskin berisiko kembali jatuh ke kondisi yang sama.
Karena itu, 1.842 KK tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan ukuran nyata sejauh mana Pemkab Mamasa mampu menjalankan fungsi pengentasan kemiskinan.
Jika program yang selama ini berjalan benar-benar efektif, jumlah keluarga miskin ekstrem semestinya terus menurun.
Sebaliknya, jika angka tersebut tetap tinggi, pemerintah perlu terbuka mengevaluasi apa yang selama ini tidak berjalan efektif—mulai dari ketepatan data, desain program, koordinasi antar-OPD, hingga efektivitas penggunaan anggaran.
Berikut 27 desa dengan jumlah KK miskin ekstrem tertinggi di Kabupaten Mamasa:
Taupe — 108 KK
Salukona — 88 KK
Manipi — 87 KK
Lambanan — 83 KK
Kariango — 80 KK
Tawalian Timur — 80 KK
Tado Kalua — 75 KK
Buangin — 74 KK
Kanan — 74 KK
Orobua Selatan — 72 KK
Tawalian — 67 KK
Pangandaran — 66 KK
Orobua — 63 KK
Rambusaratu — 63 KK
Datubaringan — 61 KK
Balabatu — 58 KK
Sibanawa — 56 KK
Masewe — 55 KK
Saloan — 55 KK
Satanetean — 55 KK
Balla — 54 KK
Bambang — 52 KK
Lisuan Ada — 51 KK
Marampan Orobua — 51 KK
Tondok Bakaru — 51 KK
Baruru — 50 KK
Rippung — 50 KK
Pada akhirnya, tantangan terbesar Pemkab Mamasa bukan sekadar membuat program baru. Tantangannya adalah membuktikan bahwa program yang telah dan akan dijalankan benar-benar mampu mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan ekstrem.
