Penimbangan anak untuk pencegahan stunting di Kabupaten Mamasa. Foto:its
Mamasa,penasulbar.com – Persoalan stunting di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), belum menunjukkan capaian yang menggembirakan. Data Dinas Kesehatan Mamasa menunjukkan sebanyak 2.165 anak mengalami stunting berdasarkan laporan dari 18 puskesmas, dengan prevalensi mencapai 31,01 persen dari total anak yang diperiksa.
Angka tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Pasalnya, prevalensi stunting Mamasa masih jauh di atas angka nasional yang tercatat 21,5 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.
Jika dibandingkan dengan target pemerintah dalam RPJMN 2025 sebesar 14 persen, posisi Mamasa bahkan terpaut 17,01 poin persentase. Artinya, persoalan stunting di daerah ini bukan sekadar belum mencapai target, tetapi menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar dengan sasaran nasional.
Dengan prevalensi 31,01 persen, secara sederhana hampir satu dari tiga anak yang diperiksa di Mamasa mengalami stunting.
Ketimpangan Antarwilayah Jadi Pertanyaan
Yang lebih mengkhawatirkan, persoalan tersebut tidak merata di seluruh wilayah. Sejumlah puskesmas mencatat prevalensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan angka kabupaten.
Prevalensi tertinggi tercatat di wilayah kerja Puskesmas Buntu Malangka, yakni 165 anak atau 46,09 persen. Angka ini lebih dari tiga kali lipat target nasional 14 persen.
Selanjutnya, Puskesmas Salutambun mencatat 67 anak atau 41,36 persen, Puskesmas Aralle sebanyak 160 anak atau 37,38 persen, dan Puskesmas Mambi sebanyak 191 anak atau 37,3 persen.
Sebaliknya, terdapat wilayah yang menunjukkan capaian jauh lebih baik. Puskesmas Malabo mencatat prevalensi terendah, yakni 42 anak atau 10,58 persen. Angka tersebut bahkan sudah berada di bawah target nasional 14 persen.
Puskesmas Messawa menyusul dengan 49 anak atau 16,33 persen, sementara Puskesmas Tabang mencatat 71 anak atau 24,48 persen.
Perbedaan yang cukup lebar antarwilayah ini semestinya menjadi bahan evaluasi serius. Sebab, jika terdapat puskesmas yang mampu menekan prevalensi hingga 10,58 persen, sementara wilayah lain masih mendekati 50 persen, pemerintah daerah perlu menjelaskan faktor apa yang membuat hasil intervensi begitu berbeda.
Bukan Sekadar Persoalan Anggaran dan Program
Tingginya angka stunting juga memunculkan pertanyaan terhadap efektivitas berbagai program penanganan stunting yang selama ini telah dijalankan pemerintah daerah.
Satgas Penanganan Stunting Kabupaten Mamasa yang diketuai Wakil Bupati Mamasa, H. Sudirman, dituntut tidak berhenti pada koordinasi dan kegiatan seremonial. Dengan prevalensi yang masih mencapai 31,01 persen, publik membutuhkan bukti bahwa berbagai program yang dijalankan benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan.
Apalagi, penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Persoalan ini berkaitan dengan banyak faktor, mulai dari asupan gizi, kondisi ibu dan anak, sanitasi, akses air bersih, kemiskinan, pola asuh, hingga edukasi keluarga.
Karena itu, tingginya prevalensi di sejumlah wilayah perlu diikuti evaluasi yang lebih spesifik. Pemerintah perlu mengetahui apakah intervensi selama ini benar-benar menyasar keluarga yang paling berisiko atau justru masih terlalu umum dan tidak berbasis pada kondisi masing-masing wilayah.
Satgas Dituntut Tunjukkan Terobosan
Angka 31,01 persen seharusnya menjadi momentum bagi Satgas Penanganan Stunting Mamasa untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan harus dipastikan berjalan efektif, mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, pencegahan anemia, pemberian ASI eksklusif, MPASI bergizi, pemantauan tumbuh kembang, hingga perbaikan sanitasi dan akses air bersih.
Namun, pertanyaan yang kini menunggu jawaban adalah: sejauh mana seluruh intervensi tersebut benar-benar berdampak terhadap penurunan stunting di Mamasa?
Terlebih, keberadaan wilayah dengan prevalensi di atas 40 persen menunjukkan masih adanya kantong-kantong persoalan yang membutuhkan penanganan khusus dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang seragam.
Pemerintah daerah juga perlu membuka evaluasi secara lebih transparan mengenai program yang telah dilakukan, target yang telah dicapai, serta wilayah mana yang masih menjadi prioritas intervensi.
Jika angka 31,01 persen terus bertahan, Mamasa bukan hanya berhadapan dengan persoalan kesehatan hari ini, tetapi juga risiko terhadap kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
Ketua Satgas Belum Beri Keterangan
Pemerintah pusat melalui BKKBN dan Kementerian Kesehatan terus mendorong percepatan penurunan stunting melalui konvergensi program lintas sektor.
Namun, tingginya angka stunting di Mamasa menunjukkan bahwa percepatan tersebut masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah.
Hingga berita ini ditulis, Ketua Satgas Penanganan Stunting Kabupaten Mamasa, H. Sudirman, belum memberikan keterangan terkait tingginya prevalensi stunting di Mamasa, termasuk langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari target nasional. (NSP)
