Salah satu hasil perekebunan Bumdes Ranteberang. Foto:duk.pena
Mamasa,penasulbar.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa melalui peningkatan perputaran uang di daerah serta penyerapan hasil pertanian masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa kehadiran dapur MBG di setiap daerah diharapkan mampu menjadi pasar bagi produk pertanian lokal sehingga petani tidak lagi mengalami kesulitan memasarkan hasil panennya.
Harapan serupa juga sempat dirasakan oleh Pemerintah Desa Ranteberang, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sebagai desa yang berada di sekitar beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Pemerintah Desa bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah mempersiapkan budidaya hortikultura untuk mendukung kebutuhan bahan pangan program MBG.
Namun, hingga kini, BUMDes Ranteberang mengaku belum merasakan manfaat maksimal dari keberadaan dapur MBG karena hasil pertanian yang telah diproduksi belum terserap secara optimal.
Kepala Desa Ranteberang, Harjo, mengatakan bahwa sebelum program MBG berjalan, pihaknya telah menerima arahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mamasa untuk mempersiapkan komoditas hortikultura sebagai salah satu penopang kebutuhan dapur MBG.
“Kami sudah mempersiapkan kebun sayur-sayuran sesuai arahan dari PMD. Harapannya, dengan adanya beberapa dapur MBG di sekitar wilayah ini, hasil pertanian kami bisa disuplai ke sana. Namun kenyataannya belum seperti yang kami harapkan. Di awal kami memproduksi sayur dalam jumlah besar, tetapi tidak terserap sehingga sebagian harus dipasarkan hingga ke Polewali,” ujar Harjo saat ditemui di kantornya.
Menurutnya, sejumlah komoditas yang dihasilkan BUMDes, seperti wortel, daun bawang, dan sawi putih, belum dapat dipasok secara rutin ke dapur MBG.
“Kami sudah berkomunikasi dengan pengelola dapur MBG. Mereka menyampaikan bahwa kebutuhan bahan sudah tersedia dan jenis sayuran yang digunakan setiap hari berbeda. Kadang hasil kami diambil, tetapi jumlahnya masih sangat sedikit. Karena pemasaran sulit, akhirnya kami mengurangi produksi,” jelasnya.
Meski demikian, Pemerintah Desa Ranteberang tetap berharap adanya komunikasi dan kerja sama yang lebih erat antara SPPG dan BUMDes agar tujuan program MBG dalam menggerakkan ekonomi desa dapat terwujud.
“Kami berharap pihak SPPG bisa membangun sinergi dengan BUMDes sehingga hasil pertanian masyarakat memiliki kepastian pasar. Dari sisi harga, kami siap bersaing dengan produk yang didatangkan dari luar daerah,” tambahnya.
BUMDes Ranteberang sendiri dikenal sebagai salah satu BUMDes yang berkembang di Kabupaten Mamasa. Melalui berbagai unit usaha yang dikelola, BUMDes tersebut secara konsisten memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa dengan menyetor sekitar Rp7 juta setiap tahun ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Pemerintah Desa berharap sinergi antara pelaku program MBG dan petani lokal dapat terus diperkuat sehingga tujuan besar program, yakni meningkatkan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi desa, dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di tingkat akar rumput. (Nisan)
