Bupati Mamasa, Welem Sambolangi saat memberikan sambutan dalam kegiatan audiensi dan rapat koordinasi bersama perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan World Bank. Foto: hms
Mamasa,penasulbar.com – Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, menegaskan bahwa setiap program pembangunan kesehatan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri audiensi dan rapat koordinasi bersama perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan World Bank terkait strategi pendampingan Performance Improvement Plan (PIP), penguatan tata kelola dan penganggaran, serta percepatan peningkatan Indeks Kinerja Kesehatan Kabupaten Mamasa.
Kegiatan yang dilaksanakan secara hibrida, baik luring maupun daring, itu berlangsung di kawasan wisata alam Adelwais Mamasa, Rabu (8/7/2026), dan diikuti para kepala puskesmas se-Kabupaten Mamasa serta sejumlah pegiat kesehatan.
Dalam sambutannya, Bupati Welem Sambolangi mengkritisi pola pelaksanaan sejumlah program pembangunan kesehatan yang selama ini dinilai lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan perjalanan dinas dibandingkan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Saya berharap, dan mohon maaf saya mengkritisi pelaksanaan program pembangunan kesehatan selama ini yang terlalu banyak sosialisasi dan perjalanan dinas, di mana biayanya lebih besar daripada program yang langsung berdampak kepada masyarakat. Ke depan, saya mengusulkan agar program lebih difokuskan pada pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti pemberian bantuan sosial, ekonomi, dan kesehatan yang akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan dan stunting,” ujar Bupati.
Menurutnya, sinergi lintas kementerian bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan World Bank menjadi momentum penting dalam memperkuat pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Mamasa. Ia berharap kolaborasi tersebut mampu melahirkan kebijakan yang efektif dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Fajar Fadly, yang mengikuti kegiatan secara daring, mengapresiasi masukan Bupati Mamasa mengenai pentingnya pemanfaatan anggaran secara efisien agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Fajar menjelaskan bahwa program kesehatan yang dijalankan bersama World Bank telah memprioritaskan penanganan stunting, peningkatan cakupan imunisasi, serta pelayanan persalinan yang aman dan berkualitas guna menekan risiko kematian ibu dan bayi.
Hal senada disampaikan Ketua Tim Kerja Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan/BKPK, Fadlie Abdika. Ia mengatakan berbagai rencana aksi yang terukur dan berdampak akan dibahas lebih lanjut dalam forum tersebut guna menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamasa berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Hrt-Hms)
