Mamuju,penasulbar.com — Prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebesar 27,25 persen berdasarkan data per Juli 2026 yang bersumber dari Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dan diperbarui per 19 Agustus 2026.
Dari total 73.470 balita yang telah diukur, sebanyak 20.023 balita tercatat masuk kategori stunting. Sementara itu, cakupan pengukuran balita di Sulawesi Barat telah mencapai 69,08 persen dari total sasaran sebanyak 106.355 balita.
Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Majene menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi, yakni 32,02 persen. Selanjutnya Mamasa sebesar 29,77 persen, Mamuju 29,49 persen, Polewali Mandar 27,35 persen, Pasangkayu 22,90 persen, dan Mamuju Tengah menjadi daerah dengan prevalensi terendah, yakni 18,84 persen.
Adapun cakupan pengukuran balita tertinggi tercatat di Pasangkayu, yakni sebesar 76,68 persen.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mengatakan capaian tersebut menjadi gambaran penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat intervensi penanganan stunting di Sulawesi Barat.
Menurutnya, pengukuran dan pencatatan pertumbuhan balita harus terus diperkuat agar setiap anak yang mengalami masalah pertumbuhan dapat segera mendapatkan intervensi sesuai dengan kebutuhannya.
“Data ini menjadi dasar bagi kita untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus menentukan langkah intervensi yang lebih tepat sasaran. Penanganan stunting membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan saja,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.
Ia menambahkan, capaian tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menurunkan prevalensi stunting yang sebelumnya berada pada angka 35,4 persen berdasarkan hasil SSGI terakhir pada 2024.
Karena itu, penguatan intervensi spesifik dan sensitif, pemantauan pertumbuhan balita, peningkatan kualitas gizi, penguatan peran Posyandu, serta keterlibatan keluarga dan lintas sektor menjadi bagian penting dalam percepatan penurunan stunting.
“Kita ingin setiap kabupaten bergerak berdasarkan data, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar anak dan keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.
Upaya tersebut sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sejak usia dini.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat pemantauan tumbuh kembang anak.
Dengan data e-PPGBM sebagai salah satu dasar pemantauan, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat intervensi dan secara bertahap menurunkan prevalensi stunting menuju terwujudnya generasi Sulawesi Barat yang lebih sehat dan berkualitas. (Rls-nsp)
