Penasulbar.com, Mamuju – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Barat (Sulbar), Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, menegaskan komitmen penuh jajaran kepolisian untuk mengawal dan menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) serta berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar.
Komitmen tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Semester I Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 18 Juni 2026.
Forum strategis lintas sektor tersebut menjadi wadah monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSN, serta program prioritas pembangunan di Provinsi Sulbar.
Dalam kesempatan itu, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menegaskan kesiapan Polri untuk memberikan pengawalan maksimal guna memastikan seluruh kebijakan pembangunan berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran. Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan program kesejahteraan masyarakat.
“Polri, khususnya Polda Sulbar, siap berdiri di depan untuk mendukung dan mengamankan setiap kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sinergi seluruh elemen pemerintahan di Sulbar harus berjalan sebagai satu ekosistem pembangunan yang saling menguatkan,” ujar Adi Deriyan.
Dalam kegiatan itu, terdapat dua agenda penting yang menjadi perhatian bersama. Pertama, pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang diresmikan oleh Gubernur Sulbar bersama Deputi BPS RI. Program sensus nasional tersebut akan melibatkan sekitar 1.300 hingga 1.400 petugas lapangan lokal untuk mendata struktur ekonomi dan pelaku UMKM di Sulbar.
Untuk mengantisipasi potensi penipuan, petugas resmi akan dilengkapi rompi, tanda pengenal, serta QR Code yang dapat dipindai masyarakat guna memastikan keabsahan identitas petugas.
Agenda kedua adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Program “Posyandu Beribadah” antara Pemprov Sulbar dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulbar. Program ini difokuskan pada upaya percepatan penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan kesehatan dan keagamaan yang terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Sulbar dalam laporannya menjelaskan bahwa arah pembangunan daerah kini disatukan melalui kerangka dasar “Pancadaya”. Kerangka tersebut dirancang untuk mengintegrasikan program nasional dan daerah guna mewujudkan tiga visi utama, yakni sembuh stunting, kemiskinan berkurang, dan ekonomi melejit.
Sejumlah program prioritas yang menjadi fokus bersama dalam Rakerpim tersebut antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta penguatan ketahanan pangan melalui pengelolaan cadangan beras dan pengendalian inflasi.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulbar atas berbagai capaian pembangunan yang diraih. Di antaranya penghargaan TPID berkinerja terbaik 2025 dan terbaik I kategori penurunan tingkat pengangguran. Selain itu, tingkat inflasi Sulbar pada Mei 2026 tercatat berada di bawah rata-rata nasional.
BPS juga mengingatkan bahwa struktur ekonomi Sulbar masih didominasi sektor pertanian yang mencapai 47,28 persen. Karena itu, data akurat dari sensus ekonomi 2026 dinilai sangat penting untuk mendukung perumusan kebijakan ekonomi digital dan pengembangan UMKM yang lebih tepat sasaran.
Melalui Rakerpim semester I 2026 ini, Polda Sulbar bersama Forkopimda dan Pemerintah Daerah menegaskan komitmen bersama serta menyusun langkah tindak lanjut yang akan dievaluasi secara berkala guna memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar terus meningkat.
