Mateng,penasulbar.com — Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Mamuju Tengah menggelar Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Perumahan Tahun 2026. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum peluncuran inovasi baru yang diarahkan untuk mempercepat penanganan backlog perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Mamuju Tengah.
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan terkait. Program tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam memenuhi urusan wajib pemerintahan daerah di bidang perumahan sekaligus menjawab kesenjangan kebutuhan hunian masyarakat.
Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Mamuju Tengah, Dr. Paisal Anwar, S.S., M.A.P., dalam laporannya menyampaikan bahwa kondisi hunian masyarakat masih menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
“Saat ini jumlah rumah tidak layak huni yang masih membutuhkan penanganan di Mamuju Tengah mencapai 7.847 unit atau sekitar 29,30 persen. Sementara capaian persentase rumah layak huni kita berada di angka 70,70 persen,” ujar Paisal Anwar.
Ia menjelaskan, berdasarkan data Dinas Perkimtan, dari total 41.197 kepala keluarga di Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat backlog kategori satu, yakni kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan rumah, sebanyak 2.540 unit yang belum tertangani dari total 2.704 unit.
Sementara itu, untuk penanganan RTLH yang masuk dalam kategori backlog dua, tercatat sebanyak 11.692 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.845 unit telah berhasil ditangani melalui berbagai sumber pembiayaan.
Penanganan tersebut meliputi dukungan pemerintah pusat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 3.559 unit, serta dukungan melalui APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 286 unit.
RTLH Tersebar di Lima Kecamatan
Berdasarkan hasil pemetaan Dinas Perkimtan, sisa RTLH di Kabupaten Mamuju Tengah tersebar pada lima kecamatan.
Rinciannya, Kecamatan Budong-Budong menjadi wilayah dengan jumlah RTLH terbanyak, yakni 2.895 unit, disusul Kecamatan Tobadak sebanyak 1.285 unit, Kecamatan Topoyo sebanyak 1.024 unit, Kecamatan Pangale sebanyak 346 unit, dan Kecamatan Karossa sebanyak 295 unit.
Paisal menjelaskan, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh distribusi alokasi penanganan pada periode sebelumnya.
“Kecamatan Pangale dan Karossa mencatatkan angka backlog lebih sedikit lantaran sepanjang kurun 2020 hingga 2024 kedua wilayah tersebut tidak mendapatkan alokasi kuota penanganan,” jelasnya.
Mamuju Tengah Dapat Alokasi 800 Unit Bedah Rumah
Dalam upaya mempercepat penanganan RTLH, Dinas Perkimtan Mamuju Tengah juga melakukan penyelarasan data sasaran berdasarkan arahan pemerintah pusat, khususnya data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori desil 1 sampai 4.
Dari proses penyaringan dan verifikasi tersebut, data sasaran yang sebelumnya lebih luas kemudian dipadatkan menjadi 4.834 unit rumah yang menjadi sasaran penanganan.
Hasilnya, Kabupaten Mamuju Tengah berhasil memperoleh alokasi bantuan bedah rumah sebanyak 800 unit dari Kementerian PUPR untuk Tahun Anggaran 2026.
Alokasi tersebut dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap pertama, sebanyak 200 unit mendapatkan bantuan. Dari jumlah tersebut, 103 unit telah rampung 100 persen, sementara 97 unit lainnya telah memasuki tahap penyelesaian akhir.
Selanjutnya, tahap kedua mencakup 300 unit, yang terdiri atas 294 unit usulan Pemerintah Daerah, empat unit usulan Kementerian Kehutanan, dan dua unit usulan Kementerian Sosial.
Sementara tahap ketiga kembali dialokasikan sebanyak 300 unit.
Dorong Kolaborasi dan Percepatan Penanganan
Melalui sosialisasi Program Perumahan Tahun 2026 dan peluncuran inovasi baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menangani persoalan perumahan.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pengurangan jumlah backlog dan RTLH sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau.
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah optimistis berbagai program dan inovasi yang dijalankan Dinas Perkimtan dapat menjadi bagian penting dalam mempercepat akselerasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat di Bumi Lalla Tassisara. (Ms)
