Mateng,penasulbar.com – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah.
Penguatan langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dan Sinergitas Penanganan Kekeringan serta Karhutla di Aula A Kantor Bupati Mamuju Tengah, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Selasa (1/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Bupati Mamuju Tengah, Askary, didampingi Sekretaris Daerah Litha Febriani, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bagian Operasi Polres, sejumlah pimpinan OPD terkait, serta jajaran pemerintah kecamatan dan desa.
Dalam rapat tersebut, Askary menyampaikan bahwa masa penugasan Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat Kekeringan dan Kebakaran resmi diperpanjang. Kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk keterbatasan infrastruktur dan sumber daya dalam menghadapi dampak kekeringan dan Karhutla.
Menurut Askary, penanganan kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, terlebih fenomena El Niño diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027.
“Kita harus siap. Kesiapan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Satgas saja, tetapi semua stakeholder seperti masyarakat, pemerintah desa, maupun perusahaan swasta,” tegas Askary.
Pemkab Mamuju Tengah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi dampak kekeringan. Selain memastikan ketersediaan air bersih, pemerintah daerah juga memperkuat langkah pencegahan dan penanganan Karhutla.
Askary secara khusus meminta sektor swasta yang beroperasi di Mamuju Tengah ikut memperkuat kemampuan Satgas. Perusahaan diminta menyiapkan armada pemadam kebakaran dan peralatan teknis yang dapat digunakan ketika terjadi kebakaran.
“Makanya saya tadi agak tegas ke swasta berdasarkan undang-undang mereka harus membantu tim Satgas. Di antaranya mempersiapkan armada pemadam kebakaran dan peralatan-peralatan teknis, karena telah diatur dalam undang-undang,” jelasnya.
Di sisi lain, ketersediaan air bersih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius. Saat ini kapasitas sumber air yang tersedia baru sekitar 35 liter per detik. Pemerintah daerah menargetkan kapasitas tersebut dapat ditingkatkan menjadi 40 hingga 50 liter per detik.
Peningkatan kapasitas itu diharapkan dapat memperluas pelayanan air bersih, baik bagi masyarakat di kawasan perkotaan maupun warga desa yang terdampak kekeringan.
“Dengan peningkatan ini, kami berharap bisa menjangkau kebutuhan air bersih masyarakat dalam kota maupun pendistribusian ke 39 desa terdampak kekeringan,” ungkap Askary.
Dari total 54 desa di Kabupaten Mamuju Tengah, sebanyak 39 desa tercatat telah terdampak kekeringan akibat fenomena El Niño yang berlangsung berkepanjangan.
Pemkab Mamuju Tengah menilai kondisi tersebut membutuhkan kesiapsiagaan bersama. Satgas, pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta didorong bergerak secara terpadu untuk menekan dampak kekeringan sekaligus mencegah meluasnya Karhutla.
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pembagian peran setiap pemangku kepentingan semakin jelas, sekaligus menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama musim kering berlangsung. (Nsp)
