Mamuju,penasulbar.com — Upaya memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan terus didorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas para pelaku perkebunan dalam memahami dan menerapkan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Faizal Thamrin, saat menghadiri Pelatihan Implementasi ISPO I dan II di Hotel Grand Maleo Mamuju, Senin (31/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Muh. Faizal Thamrin hadir didampingi Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan, Amirullah Rasyid. Pelatihan yang diselenggarakan Tropical Rainforest International Certification itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku perkebunan dalam memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan standar ISPO.
Sebanyak 59 peserta dari Kabupaten Pasangkayu mengikuti pelatihan tersebut. Para peserta memperoleh pembekalan mengenai persyaratan implementasi ISPO, tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, hingga pemenuhan berbagai standar dan ketentuan yang berlaku.
Muh. Faizal Thamrin menegaskan bahwa penerapan ISPO tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan standar, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang lebih baik, produktif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing.
“Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan para peserta dalam mengimplementasikan ISPO di lapangan. Dengan penerapan standar yang baik, kita dapat mendorong perkebunan kelapa sawit yang produktif, berkelanjutan, serta tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan implementasi ISPO membutuhkan keterlibatan dan komitmen seluruh pihak. Pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya perlu membangun kolaborasi agar penerapan standar keberlanjutan dapat berjalan secara optimal di lapangan.
Kolaborasi tersebut dinilai semakin penting bagi wilayah sentra perkebunan kelapa sawit seperti Kabupaten Pasangkayu, yang memiliki peran strategis dalam pengembangan komoditas sawit di Sulawesi Barat.
“Implementasi ISPO tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan agar standar yang ditetapkan benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi pengembangan perkebunan,” lanjutnya.
Penerapan standar ISPO juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam mendorong pengelolaan sektor perkebunan yang produktif, berkelanjutan, serta semakin kompetitif.
Melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan tidak hanya memahami ketentuan ISPO secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik pengelolaan perkebunan. Dengan demikian, penerapan standar keberlanjutan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola sekaligus memperkuat daya saing industri kelapa sawit di Sulawesi Barat. (HMS)
