Mateng,penasulnar.com– Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfostatisper) Kabupaten Mamuju Tengah, Hajai, S.Pd., M.M.Pd., mendampingi Kepala Bidang Statistik, Dai Sofiyah, S.Pd., M.Pd., menghadiri rangkaian kegiatan Pleno Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), Sosialisasi EPSS, dan Pembinaan Statistik Sektoral (PSS), Kamis, 3 September 2026.
Kegiatan yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat tersebut menjadi forum koordinasi strategis antara BPS dan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia serta meningkatkan kualitas tata kelola statistik sektoral di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sesi pleno evaluasi, BPS Provinsi Sulawesi Barat memaparkan hasil penilaian penyelenggaraan statistik sektoral berdasarkan indikator EPSS. Setiap perangkat daerah mendapatkan gambaran mengenai capaian kinerja, aspek yang telah memenuhi standar, serta sejumlah rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik dan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) pada periode berikutnya.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi yang membahas kebijakan EPSS, mekanisme evaluasi, serta pentingnya penerapan standar data, metadata, interoperabilitas, dan penggunaan kode referensi sebagai bagian penting dalam membangun tata kelola data yang berkualitas.
Sementara itu, melalui sesi Pembinaan Statistik Sektoral (PSS), OPD didorong untuk meningkatkan kapasitas dalam menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kehadiran jajaran pimpinan Kominfostatisper Kabupaten Mamuju Tengah dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.
Sinergi antara pemerintah daerah dan BPS Provinsi Sulawesi Barat diharapkan semakin optimal sehingga pengelolaan data di Kabupaten Mamuju Tengah mampu mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan yang lebih efektif dan berbasis data.
Dengan tata kelola statistik yang semakin baik, data sektoral diharapkan tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi dasar penting dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan terukur. (NSP)
