JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mencatatkan prestasi membanggakan dalam ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Dalam ajang tersebut, Pemprov Sulbar dinobatkan sebagai Pemerintah Provinsi Terbaik I Kategori Regional Sulawesi pada Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026, sekaligus meraih Terbaik II Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Regional Sulawesi.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Bank Indonesia.
Penilaian Championship TP2DD tahun ini menggunakan capaian kinerja periode 2025 dengan mengukur tiga aspek utama, yakni process berupa koordinasi daerah, output berupa hasil pelaksanaan program, serta outcome berupa manfaat nyata dari penerapan digitalisasi.
Capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi Sulawesi Barat. Setelah empat tahun berturut-turut berada di posisi kedua, Sulbar kini berhasil meraih posisi teratas dan menggeser Sulawesi Selatan yang sebelumnya mendominasi predikat terbaik pertama di Regional Sulawesi.
Sekprov Sulbar Junda Maulana mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur di daerah.
“Kita Rapat Koordinasi Nasional, Sulbar TP2DD kita dapat terbaik pertama se-Region Sulawesi. Kalau TPID-nya kita terbaik kedua, dua kategori kita dapat,” ujar Junda Maulana usai penyerahan penghargaan.
Menurut Junda, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari semakin kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Pemprov Sulbar, kata dia, terus mendorong keterlibatan berbagai unsur untuk mempercepat digitalisasi sekaligus menjaga stabilitas perekonomian daerah.
“Jadi TPID itu berkaitan dengan bagaimana penanggulangan inflasi, TP2DD penggunaan digitalisasi. Ini kerja sama pihak pemerintah dan dunia usaha yang sudah lebih gencar. Pemprov menjadi leading menggerakkan unsur di daerah berkolaborasi menjalankan digitalisasi, termasuk pengendalian inflasi yang erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Khusus pada aspek TP2DD, salah satu faktor penting yang mendukung capaian Sulbar adalah semakin matangnya penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Penerapan transaksi nontunai terus diperluas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pada penerimaan pajak dan retribusi. Berbagai kanal pembayaran digital, termasuk QRIS, dimanfaatkan untuk mendorong transaksi yang lebih transparan, efisien, dan mudah ditelusuri.
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Sulbar, Syaharuddin, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi hasil dari konsistensi dan kolaborasi seluruh pihak dalam memperkuat implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Raihan tersebut sekaligus memperkuat arah kebijakan Pemprov Sulbar dalam merealisasikan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Semoga capaian ini semakin meningkatkan semangat dan komitmen kita dalam memperluas ETPD melalui pelaksanaan program TP2DD yang lebih inklusif, inovatif, dan optimal,” pungkas Syaharuddin. (Rls)
