Suasana Sidang Paripurna DPRD Sulbar Mendengarkan Penjelasan Gubernur Sulbar Terhadap Ranperda APBD 2018.foto : Ekamusriang.
Mamuju,Penasulbar.co.id – Rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tentang penjelasan Gubernur Sulbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Provinsi Sulbar, Senin (25/6/2019).
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Harun mengatakan, dalam ketentuan pasal 320 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Selanjutnya pasal 298 peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri 21 tahun 2011,”kata Harun.
Ia juga mengatakan, bahwa dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 menegaskan bahwa, kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang memuat laporan keuangan.
“Jadi, laporan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtiar laporan keuangan BUMD,”ujarnya.
Lanjut Ia mengungkapkan, sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur Sulbar melalui surat nomor 302.00/1290/IV/2019 tanggal 12 Juni 2019 dan tercatat dalam agenda Sekertaris DPRD nomor 167 tanggal 12 Juni 2019, secara resmi telah menyiapkan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 kepada DPRD untuk dibahas bersama.
“Untuk itu, pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD untuk mendengarkan penjelasan Gubernur Sulbar setelah sebelumnya diawali dengan beberapa kegiatan,”tutur Harun. (Avd-DPRD Sulbar).
