Rujab Bupati Mamasa. Foto: duk. Pena
Mamasa,penasulbar.com — Proses pembahasan dan penyusunan anggaran daerah di Kabupaten Mamasa menjadi sorotan setelah beredar informasi mengenai pemanggilan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Mamasa.
Informasi yang beredar menyebutkan, pemanggilan Kepala OPD tersebut diduga tidak sekadar berkaitan dengan penajaman program dan kegiatan, tetapi juga menyangkut pembahasan atau pembagian pagu anggaran masing-masing OPD.
Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut bukan hanya sebatas penajaman.
“Kami tidak dipanggil hanya penajaman, tapi memang ada bagi pagu anggaran di sana,” ujar sumber tersebut, Rabu (9/9/2026).
Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pembahasan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa.
Secara prinsip, pembahasan anggaran pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme dan forum resmi yang melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta DPRD. Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses penganggaran berjalan transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Karena itu, jika benar terdapat pembahasan atau penetapan pagu anggaran OPD secara individual di luar mekanisme resmi, hal tersebut patut mendapat penjelasan terbuka dari pemerintah daerah.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai lokasi pertemuan. Pemanggilan Kepala OPD secara satu per satu ke Rujab, apabila benar terjadi, menimbulkan pertanyaan mengenai substansi pembicaraan serta posisi forum tersebut dalam keseluruhan proses penyusunan APBD.
Anggaran daerah pada dasarnya merupakan uang publik. Setiap penentuan program, kegiatan, dan alokasi anggaran idealnya memiliki dasar yang jelas, dibahas melalui mekanisme yang berlaku, serta dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
Publik pun berhak mengetahui apakah pertemuan tersebut memang hanya merupakan bagian dari proses penajaman program, atau telah masuk pada pembahasan dan penentuan pagu masing-masing OPD.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Mamasa Welem Sambolangi belum memberikan penjelasan maupun tanggapan terkait informasi pemanggilan Kepala OPD ke Rujab dan dugaan pembagian pagu anggaran tersebut.
Konfirmasi dan klarifikasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Mamasa penting untuk memastikan duduk persoalan sekaligus memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat.
Jika pertemuan tersebut memang sebatas penajaman program dan kegiatan, pemerintah daerah tentu dapat menjelaskan agenda, mekanisme, serta dasar pelaksanaannya.
Sebaliknya, apabila terdapat pembahasan mengenai pagu anggaran, publik juga berhak mengetahui bagaimana proses tersebut ditempatkan dalam mekanisme penganggaran daerah yang resmi.
Sebab, transparansi anggaran bukan hanya soal angka yang akhirnya masuk dalam APBD, tetapi juga bagaimana angka tersebut ditentukan, melalui forum apa, dan siapa saja yang terlibat dalam prosesnya. (Nsp)
