Mamuju,penasulbar.com– Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan perwakilan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Survei Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN), Senin (22/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang Sekretaris Dispoparekraf Sulbar tersebut dipimpin Sekretaris Dispoparekraf Sulbar, Andi Saiful Rauf. Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak membahas mekanisme pelaksanaan survei, validasi data dan indikator IPKN, penguatan tata kelola destinasi, kualitas kelembagaan pariwisata, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Kegiatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka yang menempatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola, pengembangan destinasi berbasis potensi lokal, serta perencanaan pembangunan yang berbasis data dan kolaborasi.
Andi Saiful Rauf mengatakan, survei IPKN menjadi momentum penting bagi Sulawesi Barat untuk memperoleh gambaran objektif mengenai capaian pembangunan sektor kepariwisataan yang telah dilakukan selama ini.
Menurutnya, hasil pengukuran tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan pariwisata daerah ke depan.
“Melalui survei ini kami memperoleh banyak masukan mengenai penguatan data, tata kelola, serta aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Kami berharap hasil IPKN nantinya menjadi bahan evaluasi yang konstruktif sekaligus mendorong peningkatan daya saing pariwisata Sulawesi Barat secara berkelanjutan,” ujar Andi Saiful.
Ia menambahkan, tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembaruan data kepariwisataan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
“Langkah selanjutnya tentu memastikan seluruh isu yang dibahas menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan agar pembangunan pariwisata Sulawesi Barat semakin terukur, terarah, dan berbasis data. Ini juga penting untuk meningkatkan kualitas dokumentasi indikator pembangunan pariwisata serta mempercepat sinkronisasi program yang mendukung peningkatan nilai IPKN,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dispoparekraf Sulbar, Bau Akram Dai, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor pariwisata tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kualitas tata kelola, aspek keberlanjutan, serta manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, pengukuran IPKN menjadi instrumen strategis untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan sekaligus ruang perbaikan dalam pembangunan sektor pariwisata daerah.
“Pengukuran IPKN menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi kekuatan dan ruang perbaikan pembangunan sektor pariwisata di daerah. Dispoparekraf Sulbar berkomitmen menjadikan hasil pengukuran IPKN sebagai pijakan dalam memperkuat kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, adaptif, dan berbasis bukti,” kata Bau Akram.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga sektor pariwisata Sulawesi Barat semakin berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (Ns-01)
