Pembersihan jalan poros Burana-Pangadaran. Foto: duk. Pena
Mamasa,penasulbar.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai merespons keluhan masyarakat Desa Pangadaran terkait minimnya perhatian terhadap kondisi Jalan Poros Burana–Pangadaran.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Dinas PUPR telah menurunkan alat berat untuk melakukan pembersihan material longsor yang selama ini menutupi badan jalan dan menghambat akses transportasi masyarakat.
Kepala Desa Pangadaran, Agus Susanto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Mamasa serta Dinas PUPR atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya.
Menurut Agus, meskipun proses penanganan membutuhkan waktu cukup lama, Pemerintah Kabupaten Mamasa telah membuktikan komitmennya dengan merealisasikan pembersihan jalan sebagaimana yang pernah dijanjikan beberapa bulan lalu.
“Mewakili masyarakat Pangadaran, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Mamasa dan Dinas PUPR atas kepeduliannya kepada kami. Walaupun prosesnya cukup lama, kami memaklumi karena kondisi keuangan daerah yang sedang sulit,” ujar Agus Susanto saat ditemui, Rabu (10/6/2026).
Ia mengungkapkan, sejak Kabupaten Mamasa berdiri lebih dari dua dekade lalu, baru kali ini Jalan Poros Burana–Pangadaran mendapatkan perhatian melalui anggaran dari APBD Kabupaten Mamasa.
“Selama ini perbaikan Jalan Poros Burana–Pangadaran lebih banyak dilakukan menggunakan Dana Desa dan swadaya masyarakat. Baru kali ini kami mendapat sentuhan APBD setelah Kabupaten Mamasa berusia lebih dari 20 tahun,” katanya.
Meski demikian, Agus berharap perhatian pemerintah daerah tidak berhenti pada kegiatan pembersihan jalan semata. Ia meminta agar ke depan dialokasikan anggaran yang lebih besar untuk peningkatan kualitas jalan dan pembangunan jembatan guna mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi kebutuhan pokok.
“Kami berharap kepada Bapak Bupati Mamasa agar ke depan Jalan Poros Lakahang–Burana–Pangadaran–Baruru dapat memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar, seperti melalui Program Inpres Jalan Daerah (IJD). Masih banyak yang perlu dibenahi, termasuk sejumlah jembatan yang membutuhkan penanganan,” pungkasnya. (Nisan)
