Suasana upacara peringatan hari kesaktian Pancasila di Kabupaten Mamasa.
Mamasa,penasulbar.com – Ketidakhadiran unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa dalam Upacara Hari Lahir Pancasila yang digelar Pemerintah Kabupaten Mamasa di Lapangan Kondosapat, Selasa (2/6/2026), menuai sorotan.
Upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur sipil negara (ASN), serta unsur TNI-Polri. Namun, dari pantauan di lokasi, tidak satu pun unsur pimpinan DPRD Mamasa terlihat menghadiri kegiatan yang merupakan agenda nasional tersebut.
Padahal, Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk meneguhkan komitmen terhadap ideologi bangsa dan memperkuat semangat persatuan. Kehadiran pimpinan daerah, termasuk unsur legislatif, menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai dasar negara yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berdasarkan pedoman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, seluruh instansi pemerintah diharapkan menyelenggarakan dan mengikuti upacara peringatan tersebut.
Absennya pimpinan DPRD Mamasa dalam kegiatan resmi negara ini pun menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Sebagai salah satu unsur Forkopimda dan representasi lembaga legislatif daerah, kehadiran pimpinan DPRD seharusnya menjadi bentuk dukungan terhadap upaya penguatan nilai-nilai Pancasila di daerah.
Plt. Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, Harun P.B., saat dikonfirmasi mengaku pihaknya telah menyampaikan undangan resmi kepada Ketua DPRD Mamasa.
“Saya juga tidak perhatikan tadi saat upacara, Pak. Tapi undangan Ketua DPRD itu ada dan sudah disampaikan langsung,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan maupun klarifikasi resmi dari pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa terkait alasan ketidakhadiran mereka dalam upacara tersebut.
Ketiadaan unsur pimpinan DPRD pada peringatan Hari Lahir Pancasila dinilai menjadi catatan penting, mengingat momentum tersebut tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan refleksi komitmen seluruh penyelenggara negara terhadap ideologi Pancasila. Publik pun menunggu penjelasan resmi dari lembaga legislatif daerah tersebut untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul atas absennya mereka dalam agenda kebangsaan yang sarat makna tersebut. (Jp-nsp)
