Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Mamasa ikut bersama massa aksi di Kantor Bupati Mamasa. Foto: Nelpan.
MAMASA,PS – Ratusan massa aksi dari Apatur Desa dan aliansi Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu, menuntut pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) Aparatur Desa, BPJS Kesehatan dan pengangkatan tenaga non ASN yang telah terdata di BKN khusnya R2 dan R3 di angkat menjadi PPPK.
Aksi tersebut memperoleh dukungan dari delapan orang anggota DPRD Kabupaten Mamasa dan ikut langsung pada mobil komando hingga secara bergantian melakukan orasi sebagai wujud komitmen DPRD mengawal aspirasi rakyat serta menemani massa aksi menuju Kantor Bupati Mamasa.
Adapun DPRD yang ikut pada aksi tersebut yakni:
1.Arwin Rahman Tona dari Partai Nasdem
2.Orsan Soleman dari Partai Nasdem
3.Semuel dari Partai Nasdem
4.Mihos Puangna Rumba’ dari Partai Gerindra
5.Reski Masran dari Partai Gerindra
6.Yeheskier dari Partai Golkar
7. Juan Gayang Pongtiku dari PKS
8. Oktovianus dari PKN
Menurut anggota DPRD Mamasa, Reski Masran. Pihaknya akan mengawal sejumlah tuntutan massa aksi dan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak eksekutif bersama jajaran terkait.
“Apa yang dirasakan sejumlah aparatur desa sekaitan hak-haknya tentu juga kita sangat prihatin sehingga DPRD juga akan berupaya semaksimal mungkin dalam menindaklanjuti aspirasi rakyat sehingga hal-hal yang jadi tuntutan dapat tertangani” Ungkap Reski, di gedung DPRD Mamasa, rabu (22/1/2025).
Sementara Presidium Aksi tersebut, Zul saat dikonfirmasi sejumlah awak media usai melakukan penyegelan Kantor Bupati dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Mamasa menyampaikan. Aksi yang dilakukan merupakan bentuk kekecewaan sejumlah massa aksi terhadap kinerja Pj Bupati berserta jajarannya.
“Kami datang disini bukan untuk kepentingan diri sendiri namun memperjuangkan aspirasi orang-orang yang terzolimi seperti sekarang ada aparat desa yang harus membayar Rp 40 juta di Rumah Sakit(RS) sebab BPJS Kesehatan non aktif, juga ada anak yang harus berada di ruang tunggu RS sebab orang tuanya tidak dapat membayar lantaran BPJS non aktif” Pungkas Zul.
Lanjut Zul menyampaikan, masalah yang ada menyangkut nilai kemanusiaan sehingga massa aksi melakukan penyegelan 2 gedung yakni Kantor Bupati Mamasa dan Kantor BPKD Mamasa.
Zul menegaskan, pihaknya akan tetap menduduki Kantor Bupati Mamasa sampai tuntutannya terpenuhi.
(HN)
