Foto ilustrasi
Mamasa,penasulbar.com – Kabupaten Mamasa tercatat sebagai daerah dengan angka stunting tertinggi kedua di Sulawesi Barat setelah Kabupaten Majene. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulawesi Barat per Juli 2026 yang bersumber dari aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) per 19 Agustus 2026, angka stunting di Mamasa mencapai 29,77 persen.
Angka tersebut berada di bawah Kabupaten Majene yang tercatat sebesar 32,02 persen. Tingginya angka stunting di Mamasa kembali menyoroti sejauh mana efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam menangani persoalan gizi dan memastikan pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Persoalan ini menjadi semakin relevan di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang secara nasional diarahkan untuk mendukung pemenuhan gizi, terutama bagi peserta didik serta kelompok sasaran lainnya.
Namun, angka stunting yang masih mencapai 29,77 persen menunjukkan bahwa penanganan masalah gizi di Mamasa membutuhkan intervensi yang tidak hanya berorientasi pada pemberian makanan, tetapi juga mencakup edukasi keluarga, pemantauan tumbuh kembang anak, sanitasi, akses layanan kesehatan, serta intervensi terhadap ibu hamil dan balita.
Data tersebut juga perlu dibaca secara hati-hati karena angka stunting e-PPGBM merupakan salah satu sumber pencatatan dan pelaporan program gizi. Dengan demikian, angka tersebut tidak serta-merta dapat digunakan untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan satu program tertentu, termasuk MBG.
Meski demikian, tingginya prevalensi stunting di Mamasa menjadi pertanyaan penting bagi pemerintah daerah mengenai bagaimana berbagai program intervensi gizi, termasuk program yang bersinggungan dengan pemenuhan makanan bergizi, dapat diintegrasikan dengan strategi penurunan stunting di tingkat daerah.
Ketua GEMA PUS, Pitri Nurwita, mengatakan peran pemerintah daerah seharusnya lebih terlihat, terutama dalam memastikan masyarakat memperoleh edukasi dan pendampingan yang memadai.
“Pemda juga harusnya lebih memperbanyak sosialisasi dan edukasi khususnya kepada orang tua anak, supaya orang tua anak itu bisa mendapat pencerahan,” kata Pitri Nurwita, Senin, 28 September 2026.
Menurutnya, persoalan stunting tidak cukup ditangani hanya dengan imbauan. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya intervensi yang terukur serta dukungan anggaran yang jelas.
“Kalau orang tua paham, mau menerima dan dilibatkan, maka angka stunting itu ya mungkin bisa kita tekan secara perlahan,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk penurunan stunting di Kabupaten Mamasa.
Dalam konteks pelaksanaan MBG, ia menilai program tersebut juga perlu dikawal agar tidak berhenti pada aspek distribusi makanan. Menurutnya, keberadaan program makanan bergizi perlu disertai edukasi kepada keluarga dan pemantauan kondisi gizi anak sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Jangan sampai programnya ada, anggarannya ada, tetapi masyarakat tidak mendapatkan edukasi yang cukup mengenai pentingnya gizi dan pola asuh,” ujarnya.
Sementara itu, penurunan angka stunting di Kabupaten Mamasa dikoordinasikan oleh Wakil Bupati Mamasa, H. Sudirman, selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Stunting.
Tingginya angka stunting di Mamasa menjadi tantangan bagi Satgas Penurunan Stunting dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Apalagi, penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan pendidikan, pangan, sanitasi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat.
Publik pun membutuhkan informasi yang lebih terbuka mengenai program dan anggaran yang telah digelontorkan untuk penurunan stunting, termasuk bagaimana sinergi program daerah dengan program nasional seperti MBG dilakukan di Kabupaten Mamasa.
Hingga berita ini diturunkan, H. Sudirman selaku Ketua Satgas Penurunan Stunting Kabupaten Mamasa belum memberikan respons terkait angka stunting tersebut maupun langkah pemerintah daerah dalam memperkuat intervensi penurunan stunting. (NSP)
