Suasana pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus PKK provinsi Sulbar yang dihadiri Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Mamuju,penasulbar.com — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulbar menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Matos Mamuju, Senin–Rabu, 22–24 Desember 2025.
Pelatihan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dan diikuti oleh perwakilan pengurus PKK dari enam kabupaten di Sulawesi Barat serta jajaran pengurus TP PKK Provinsi Sulbar.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menekankan pentingnya pelatihan, khususnya dalam meningkatkan kemampuan public speaking bagi pengurus PKK. Menurutnya, kecerdasan dan pengetahuan tidak akan tersampaikan secara maksimal tanpa kemampuan komunikasi yang baik.
“Sepintar apa pun seseorang, jika kemampuan public speaking-nya tidak baik, maka pesan yang ingin disampaikan tidak akan sampai. Terlebih dalam dunia organisasi dan pelayanan masyarakat, kemampuan berbicara menjadi sangat penting,” ujar Suhardi Duka.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pelatihan keprotokoleran bagi pengurus PKK, terutama saat menghadiri kegiatan berskala regional maupun nasional. Penampilan, tata busana, serta etika dinilai perlu disesuaikan dengan konteks acara agar mencerminkan citra daerah.
“PKK kerap mewakili daerah di tingkat nasional. Karena itu, cara berpakaian, rias wajah, hingga sikap dan etika protokoler harus diperhatikan dan disesuaikan dengan situasi,” jelasnya.
Gubernur Sulbar turut mengapresiasi Dinas PMD Sulbar yang telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas ini. Ia juga mendorong seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, terlebih karena menghadirkan narasumber profesional dari Jakarta.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat, Harsinah Suhardi, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK.
Menurutnya, pelatihan ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat semangat pengurus PKK dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
“Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan seluruh pengurus PKK memiliki pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan 10 Program Pokok PKK secara efektif dan berkelanjutan,” ujar Harsinah.
Ia menegaskan bahwa PKK memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah karena gerakannya berangkat dari keluarga dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, sinergi antara program PKK dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan, salah satunya melalui Program PASTIPADU. Program ini diharapkan mampu mempercepat penanganan berbagai persoalan keluarga secara terpadu, mulai dari penurunan angka stunting, penguatan ketahanan pangan keluarga, peningkatan kesehatan ibu dan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
“PKK kami dorong menjadi penggerak utama dalam kolaborasi lintas sektor. Dengan penguatan kapasitas pengurus, kami optimistis program-program PKK akan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan keluarga di Sulawesi Barat,” tutupnya. (ADV)
