Mamuju,Penasulbar.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melaksanakan Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada semester 1 tahun anggaran 2019 di ruang pola lantai 4 kantor Guberbur Sulbar,Rabu (17/7/2019).
Rapat tersebut di pimpin lansung oleh Gubernur Sulbar H.Ali Bal Masdar di dampingi oleh Wakil Gubernur, Enny Anggraeni dan Sekretaris Daerah Muhmmad Idris.
Menurut Ali Bal Masdar, bahwa rapat koordinas dan evaluasi tersebut untuk melihat kinerja OPD sejauh mana penyerapan anggaran pada semester pertama dalam tahun ini.
“Rapat koordinasi dan evaluasi ini tujuannya untuk melihat hasil kinerja OPD selama semester pertama bulan ini sejauh mana penyerapan anggaran mereka,”kata ABM kepada Wartawan usai pertemuan tersebut.
Lanjutnya kata gubernur itu ada beberapa OPD memang masuk dalam zona merah,yang menyerapkan anggran sekitar 32 persen,namun itu bisa saja akan memperbaiki kinerjanya pada semester berikutnya.
“Memang beberap OPD masuk dalam zona merah yang menyerapkan anggaran hanya 32 persen,dan itu kita berharap agar dapat di baiki sesegera mungkin,”terangnya.
Senada yang junga disampaikan Sekretaris Daerah Sulbar Dr .Muhmmad Idris yang mengatakan zona merah itu untuk satu semester, artinya nilai capaian kinerja program kerjanya dan nilai serapan anggarannya itu masih di bawah angka 30 persen sehingga dia masuk dalam zona merah.
“Zona merah itu artinya dia harus melipatkan dakan usaha dan kemampuannya untuk on the truck bisa mencapai target-target yang di sepakati antara gubernur dengan OPD,”Jelasnya.
Lanjut” Kenapa kita lakukan ini jangan sampai tiba2 di akhirnya nanti capaian kinerja dari OPD yang bersangkutan jauh dari target sesuai dengan kesepakatan dengan gubernur.”Tuturnya
Menurut Muhmmad Idris ada faktornya yang menyebabkan masuk zona merah
diantaranya kompetibilitnya atau kesimbungan yang berkaitan dengan anggaran,istimasi atau prediksinya berbeda dengan standar yang ada.
“Kemudian dalam proses pengadan barang dan jasa yang menghambat, misalnya rincian anggarannya akhirnya tidak memehui standar-standar lelang yang normal,sehingga ini yang membuat lambatnya proses pengadaan”jelas Sekda Sulbar.(Adv-Pemprov Sulbar).
