Mendagri, HM Toto Karnavian.
Surabaya – Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Regional 1 Tahun 2020 digelar di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (5/3/2020)
Menteri Dalam Negeri HM Tito Karnavian menyebutkan bahwa masalah nasional tentang tingginya prevalensi penderita stuntung di Indonesia khususnya di NTT dan Sulbar mesti harus menjadi perhatian pemerintah khususnya Pemerintah daerah.
Ia juga menunjukan data Enam daerah yang hanya mengalokasikan dana untuk bidang kesehatan dibawah 10 persen dari total APBD yang diberikan pemerintah pusat termasuk Sulbar didalamnya.
Menanggappi pernyataan Kemendagri, Kepala BPSDM Sulbar, Yakub F. Solon yang hadir dalam Rakor tersebut saat dikonfirmasi via selulernya mengatakan, semestinya pemerintah pusat tidak hanya melihat data diatas kertas, namun harus turun ke daerah melihat langsung kenyataan dilapangan.
Selain itu, kata Yakub, soal alokasi dana kesehatan memang benar Sulbar baru mengalokasikan dana baru 9,8 persen dari APBD khusus untuk OPD Dinas Kesehatan Provinsi.
Tetapi kebijakan Gubernur Sulbar, mengarahkan semua OPD yang terkait dengan Dinkes untuk memberikan dukungan melalaui program terkait isu kesehatan yang didanai masing-masing OPD.
Ia menyebutkan, salah satu contoh keterlibatan sejumlah OPD di Sulbar dalam bidang kesehatan ialah penanganan masalah stunting.
“Menangani tingginya penderita stunting di Sulbar semua OPD dilibatkan dengan anggaran masing-masing termasuk BPSDM Sulbar,” tegas Yakub.
Lanjut yakub menambahkan, tahun 2021 BPSDM Sulbar akan mengarahkan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk isu-isu kesehatan khususnya penanganan stunting
” Tahun depan, kita akan bersama-sama dengan BKKBN untuk diklat meminimalkan pernikahan dini, diklat keperwatan pada puskemas, diklat kepala-kepala desa dan perangkat desa, juga diklat kepala-kepala sekolah dan calon kepsek. Semua ini merupakan upaya nyata dari OPD di luar Dinkes dalam menangani masalah stuntung di Sulbar,” Pungkasnya.
Menurutnya, minimnya alokasi anggaran pada sektor kesehatan di Sulbar bukan tanpa alasan. Ketersediaan dana APBD yang belum memadai menjadi alasan paling mendasar. Olehnya itu, Dibutuhkan perhatian dari pemerintah pusat khusunya penambahan anggaran mengingat permasalahan daerah yang sangat rumit.
” APBD kita sangat terbatas untuk mencakub semua permasalahan di Sulbar. Banyak permasalahan yang dihadapi seperti dampak gempah palu yang belum lama ini dan Gempa Mamasa yang sampai hari ini masi menghantui masyarakat serta persoalan-persoalan lainnya,” tutup Yakub. (ADV)
Redaktur : Nisan Parokak
