Kepala Badan Penanggulangan Bencana Sulbar, Darno Majid. Foto : Duk.Pena.
Mamuju,Penasulbar.co.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) membutuhkan penambahan dana untuk pencegahan dan penanganan bencana mengingat wilayah Sulbar termasuk daerah rawan bencana.
Perhatian terhadap peceahan bencana di Dulbar juga mendapat perhatian serius dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dibuktikan melalui surat Mendagri untuk gubernur se-Indonesia.
Dalam surat yang ditandatangani langsung Mendagri Tjahjo Kumolo itu, gubernur diminta melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana di daerah masing-masing.
Perintah Mendagri itu memunculkan secercah harapan bagi pihak BPBD Sulbar untuk mendapatkan penambahan anggaran kebencanaan.
“Mudah-mudahan surat Mendagri ini bisa membantu kami untuk penambahan anggaran,” kata Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid, Kamis (13/6/2019).
Darno menjelaskan, banyak langkah terkait pengurangan resiko bencana yang harus dilakukan di wilayah Sulbar.
Namun, pihaknya terkendala ketersediaan anggaran yang hanya Rp 3 miliar.
Padahal, lanjut Darno Majid, untuk merealisasikan program, seperti pembuatan jalur evakuasi dan pembangunan tebing bibir pantai dibutuhkan dana relatif besar.
“Ya kalau kita estimasi, sebenarnya BPBD butuh Rp 20 miliar setahun,” ujarnya.
Selama ini, BPBD Sulbar hanya mampu memanfaatkan anggaran untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat.
Olehnya, surat Mendagri tentang penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah itu, mampu direspon positif Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar.
Sekadar diketahui, surat Mendagri 360/1219/SJ tertanggal 11 Februari 2019 tersebut memuat tiga poin yang isinya memerintahkan gubernur melakukan langkah penguatan penanggulangan bencana. (Ns-01)
