Suasana kunjungan GTT PTT Sulbar dengan sejumlah mahasiswa di kantor BPK Sulbar. Foto: Sugiarto
Mamuju, Penasulbar.co.id – Guru Tidak Tetap dan Pegewai Tidak Tetap (GTT/PTT) Sulawesi Barat (Sulbar), menyambangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar untuk mengadukan sejumlah hal terkait pembayaran gaji yang belum mereka terima, terhitung sejak agustus 2018 hingga memasuki agustus 2019.
Bersama sejumlah mahasiswa yang mendampinginya, Ketua Forum GTT/PTT Sulbar, Asraruddin membeberkan sejumlah fakta yang menjadi keluhan mereka sebagai GTT selama setahun terakhir, nasip mereka tidak juga mendapat kejelasan setelah sebelumnya mereka hanya di gaji 150 ribu per 5 bulan pada tahun 2018 lalu, serta SK yang tak kunjung di berikan membuat nasip mereka terkatung-katung.
“Kami tidak tau harus bagaimana lagi pak, kami telah capek dan bosan di verifikasi dan dijanjikan pembayaran oleh Dinas Pendidikan dan Pemrpov Sulbar, tapi sampai hari ini kami belum menerima pembayaran gaji kami,”sebut Asrar dihadapan BPK, Jumat (9/8/2019).
Fakta lain yang di ungkap perwakilan GTT/PTT itu adalah mengenai verifikasi data tenaga pengajar yang sudah di lakukan sebanyak 7 kali dan terakhir di lakukan pada mei 2019. Dia mempertanyakan dasar SK yang di keluarkan pihak Dinas Pendidikan sebanyak 4.222 tahun 2018, padahal sebelumnya hanya 925 pada 201, sehingga pembayaran gaji sebesar 6,4 milliar tidak mecukupi.
“2017 itu masih lancar pembayarannya pak. Nanti setelah SK dinas itu membludak jadi 4.222 di tahun 2018 baru kemudian bermasalah. Mohon kiranya Negara hadir untuk masa depan pendidikan di Sulbar pak,”kata Asrar.
Sedangkan, Mahasiswa yang melakukan pendampingan, Haeril Amri meminta kepada BPK sekiranya hadir sebagai perwakilan Negara untuk mendengar keluhan para tenaga pendidik di Sulbar. Ia menyebut, keterpurukan hasil UN 2019 yang menempatkan Sulbar di urutan paling bawah polemic besar, sehingga harus di sikapi secepatnya.
Ketua Ikatan Mahasiswa Mandar (IKAMA) Sulbar di Jogjakarta itu juga kwatir, jika para GTT/PTT tersebut mogok mengajar lanataran nasip mereka tidak jelas. Ia mengatakan, kemungkinan terburuknya akan membuat dunia pendidikan di Sulbar lumpuh jika seandainya mereka memilih berhenti, mengingat masih banyak sekolah yang bergantung pada tenaga GTT/PTT sebab sebagian hanya kepala sekolah saja yang Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Kami berharap, BPK hadir sebagai perwakilan Negara mendengarkan nasip GTT/PTT sebagai ujung tombak pendidikan di Sulbar. Karena kami khawatir jika nanti guru-guru ini betrhenti, maka kemungkin paling besar adalah lumpuhnya pendidikan di Sulbar,”sebut aktivis muda yang sering di sapa Idid tersebut yang juga di damping ketua terpilih Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesi (GMKI) Cabang Mamuju, Andi Paningaran.
Menanggapi hal tersebut kepala perwakilan BPK Sulawesi barat, Eydu Oktain Panjaitan di damping kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan Sulbar, Ali Wardhana mengatakan, BPK Perwakilan Sulbar akan menjadikan ini sebagai catatan penting untuk ditindaklanjuti, sesaui tugas dan wewenang BPK.
Pasalnya, menurut Kepala perwakilan BPK Sulbar, Pendidikan merupakan hal dasar yang harus di penuhi untuk meningkatkan potensi dan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga ke depan akan didorong oleh BPK untuk efisiensi berbasis kurikulum dan efisiensi penggunaan anggran.
“Kami mengerti, apalagi ini menyangkut pendidikan yang harus di rencanakan dengan baik. Kedepan, akan mendorong kinerja berbasis kurikulum dan efisiensi anggaran untuk Pemerintah Daerah, mana yang pokok dan tidak di butuhkan, contohnya walaupun sekolah di bangun tapi pengajarnya tidak ada, kan itu tidak efektif. Jadi, kami akan dorong sesuai tugas dan wewenang kami,”tegas Eydu dengan nada lembut menyambut para GTT/PTT.
(Eka/*)
