Mateng,penasulbar.com — Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi fiskal, perubahan proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja daerah, serta sejumlah program prioritas yang harus diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.
Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, mengatakan perubahan APBD 2026 dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah serta kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi fiskal, perubahan proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja daerah, serta berbagai kebutuhan prioritas yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran,” kata Arsal Aras.
Berdasarkan Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp529,82 miliar meningkat menjadi Rp584,40 miliar. Dengan demikian, terjadi penambahan pendapatan sebesar Rp54,58 miliar.
Peningkatan tersebut bersumber dari beberapa komponen pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar Rp1,46 miliar, pendapatan transfer bertambah Rp48,36 miliar, sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat sebesar Rp4,75 miliar.
Arsal menjelaskan, salah satu perkembangan fiskal yang cukup signifikan dalam perubahan APBD 2026 adalah adanya tambahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp48,36 miliar.
Tambahan tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp45,44 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,92 miliar. Dengan adanya tambahan tersebut, total pendapatan transfer Kabupaten Mamuju Tengah meningkat dari sebelumnya Rp457,55 miliar menjadi Rp505,91 miliar.
Di sisi lain, belanja daerah juga mengalami peningkatan. Belanja yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp535,82 miliar menjadi Rp616,81 miliar, atau bertambah sebesar Rp80,99 miliar.
Menurut Arsal, peningkatan belanja tersebut merupakan konsekuensi dari adanya tambahan pendapatan daerah, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, serta penyesuaian terhadap kebutuhan belanja prioritas daerah.
“Tambahan ruang fiskal ini kita arahkan secara terukur dan bertanggung jawab, dengan prioritas utama memastikan terpenuhinya kewajiban pemerintah daerah terhadap belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara, baik PNS maupun PPPK paruh waktu,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemenuhan kebutuhan belanja aparatur menjadi hal penting karena keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya aparatur.
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah telah mengakomodir penyesuaian anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN serta belanja PPPK paruh waktu sesuai kebutuhan.
Namun, tambahan kapasitas fiskal tersebut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja aparatur. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga berupaya memastikan perubahan APBD memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
Karena itu, dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemkab Mamuju Tengah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sejumlah kendaraan dan sarana pendukung pelayanan masyarakat.
Pengadaan tersebut meliputi kendaraan pemadam kebakaran, mobil tangki air, mobil pengangkut sampah, mobil ambulans, mobil rescue, serta kapal rescue.
Arsal berharap penguatan sarana dan prasarana tersebut dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan responsif kepada masyarakat.
“Perubahan APBD ini kita harapkan tidak hanya mampu menjaga keberlangsungan pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Mamuju Tengah,” pungkasnya.
