Dialog Sumpah Pemuda di Mamasa: Kritik Didengar, Akankah Ditindaklanjuti?

Bupati Mamasa menggelar kegiatan dialog dengan para aktivis dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda tahun 2026.

Mamasa,penasulbar.com – Dialog kepemudaan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kabupaten Mamasa menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan harapan terhadap arah pembangunan daerah. Namun, tantangan sesungguhnya bukan sekadar membuka ruang diskusi, melainkan memastikan setiap masukan tidak berhenti sebagai catatan di atas forum.

Kegiatan bertema “Sinergitas Pemuda dan Pemerintah dalam Mewujudkan Generasi Emas 2045” tersebut digelar di objek wisata Sarambu Liawan, Rabu (28/10/2026), dengan menghadirkan unsur pemerintah daerah, legislatif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai organisasi kepemudaan.

Hadir dalam kegiatan itu Bupati Mamasa Welem Sambolangi, Sekretaris Daerah H. Muhammad Syukur, anggota DPR RI perwakilan Sulawesi Barat H. Ajbar, S.P., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa Arwin, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan elemen pemuda dari berbagai organisasi.

Dalam sambutannya, Bupati Welem Sambolangi menyatakan bahwa dialog tersebut dimaksudkan untuk menampung gagasan dan kritik pemuda sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mamasa.

“Tolak ukur keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah didasarkan pada penilaian masyarakat dan terutama para pemuda yang memiliki pemikiran yang kritis dan idealis. Tanpa penilaian itu maka pemerintah tidak dapat berkembang dan membenahi implementasi pembangunan yang lebih baik,” ujar Welem.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kritik publik dalam proses pembangunan. Sebab, keberhasilan pemerintah tidak cukup dinilai dari banyaknya program yang direncanakan atau kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, ruang dialog kepemudaan perlu diikuti mekanisme tindak lanjut yang jelas. Gagasan yang disampaikan harus dapat diidentifikasi, ditelaah, dan diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan sesuai kebutuhan serta kemampuan daerah. Tanpa proses tersebut, dialog berisiko menjadi agenda seremonial yang berulang setiap tahun tanpa kejelasan dampaknya.

Bupati juga mengajak seluruh pimpinan OPD untuk melakukan pembenahan setelah menerima berbagai masukan dari pemuda, dengan tetap mengacu pada visi dan misi pembangunan Kabupaten Mamasa. Ia berharap generasi muda terus memberikan dukungan dan kritik konstruktif selama sisa masa kepemimpinannya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi tantangan bagi perangkat daerah. Masukan pemuda semestinya tidak hanya didengar, tetapi juga dijawab melalui langkah yang terukur. Publik perlu mengetahui gagasan mana yang dapat ditindaklanjuti, program apa yang akan diperbaiki, serta bagaimana perkembangan pelaksanaannya dapat dipantau.

Kritik pemuda akan kehilangan makna apabila hanya mendapat sambutan di ruang diskusi, tetapi tidak memperoleh jawaban dalam kebijakan.

Pemuda jangan hanya diminta mengkritik, tetapi harus diberi ruang berperan

Anggota DPR RI perwakilan Sulawesi Barat, H. Ajbar, S.P., menyoroti pentingnya peningkatan literasi di kalangan generasi muda agar mampu memilah informasi, memahami persoalan secara kritis, serta menekan penyebaran berita bohong atau hoaks.

Menurutnya, peran pemuda tidak boleh berhenti pada penyampaian kritik. Generasi muda juga perlu terlibat langsung dalam proses pembangunan dan menciptakan peluang ekonomi secara mandiri.

“Pemuda bukan hanya memberikan kritikan tapi mesti terjun langsung membangun peradaban kehidupan yang lebih baik. Mereka yang sudah lulus kuliah mesti kembali ke desanya dan menggarap lahan yang banyak terbengkalai karena itu adalah investasi yang tak terbatas bagi desa dan kampung halaman masing-masing. Jangan hanya berharap untuk menjadi pegawai pemerintah tetapi mesti dapat menciptakan lapangan kerja sendiri untuk kesejahteraannya,” jelas Ajbar.

Ajakan tersebut menempatkan kemandirian ekonomi sebagai salah satu tantangan penting bagi generasi muda. Namun, dorongan agar pemuda kembali ke desa dan mengembangkan potensi lokal juga perlu diiringi dukungan yang memadai, seperti akses permodalan, pendampingan usaha, penguatan pasar, pemanfaatan teknologi, serta kebijakan yang memberi ruang bagi inovasi anak muda.

Semangat kewirausahaan tidak cukup dibangun melalui imbauan. Anak muda membutuhkan ekosistem yang memungkinkan gagasan berkembang menjadi usaha produktif dan berkelanjutan. Potensi pertanian, perkebunan, pariwisata, serta berbagai produk lokal Mamasa dapat menjadi peluang, sepanjang didukung kebijakan dan akses yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ajbar juga menekankan pentingnya melahirkan pemimpin masa depan yang berkualitas dan bermoral. Ia mengingatkan agar praktik politik uang atau money politics dihentikan demi membuka jalan bagi kepemimpinan yang lebih berintegritas.

“Saya berharap pemimpin masa depan dilahirkan dengan hati nurani yang baik. Sudahi money politics ke depan sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas di masa mendatang,” tutupnya.

Pesan tersebut menyoroti bahwa pembangunan generasi emas tidak hanya berkaitan dengan pendidikan dan kemampuan ekonomi, tetapi juga integritas dalam kehidupan publik. Pendidikan karakter dan literasi politik perlu berjalan seiring dengan upaya memperluas kesempatan generasi muda untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi pemuda harus lebih dari sekadar undangan forum

Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, H. Muhammad Syukur, menyatakan bahwa pemikiran dan gagasan pemuda harus dihargai. Menurutnya, dialog tersebut menjadi salah satu sarana untuk membuka kesempatan bagi generasi muda menyampaikan ide dalam proses pembangunan.

“Seluruh tahapan pembangunan mesti terus dibuka bagi pemuda untuk memberikan ide dan gagasan. Harapan kita ke depan pemuda mesti terus memberikan gagasan dan ide-ide dalam pembangunan sehingga hasil pembangunan akan semakin berkualitas,” ungkap Syukur.

Pernyataan itu menegaskan perlunya keterlibatan pemuda dalam berbagai tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi yang bermakna tidak cukup diwujudkan dengan mengundang organisasi kepemudaan ke sebuah forum. Pemuda juga perlu memperoleh akses terhadap informasi pembangunan, kesempatan menyampaikan usulan, dan kejelasan mengenai respons pemerintah atas masukan mereka.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Arwin, menyebut kehadiran banyak anak muda di lembaga legislatif daerah dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan mengambil peran dalam pembangunan.

Ia berharap dialog tersebut menghasilkan kesepakatan dan gagasan yang benar-benar bermanfaat bagi pembangunan berkelanjutan di Mamasa serta memperluas ruang kontribusi pemuda.

Harapan itu perlu diterjemahkan ke dalam agenda yang dapat ditindaklanjuti bersama antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi kepemudaan, dan komunitas di tingkat desa. Dengan demikian, forum dialog tidak hanya menghasilkan pernyataan bersama, tetapi juga membuka peluang bagi lahirnya program yang menjawab persoalan nyata generasi muda.

Generasi Emas 2045 membutuhkan bukti, bukan sekadar slogan

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi momentum untuk menegaskan kembali posisi generasi muda sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Akan tetapi, tema besar tentang Generasi Emas 2045 perlu dihubungkan dengan kebutuhan konkret pemuda Mamasa hari ini.

Peningkatan kualitas pendidikan, kesempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, akses terhadap teknologi, partisipasi dalam kebijakan publik, dan penguatan integritas merupakan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab membuka ruang partisipasi dan menindaklanjuti aspirasi, sedangkan pemuda dituntut menyampaikan gagasan berbasis persoalan nyata, membangun kapasitas, serta terlibat aktif dalam mencari solusi.

Pada akhirnya, keberhasilan dialog kepemudaan di Sarambu Liawan tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta atau banyaknya gagasan yang disampaikan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah forum tersebut menghasilkan rekomendasi yang jelas, tindak lanjut yang dapat dipantau, dan perubahan yang dirasakan generasi muda.

Sumpah Pemuda bukan sekadar peringatan tahunan. Ia menuntut keberanian untuk bersuara, kesediaan pemerintah untuk dikritik, dan komitmen bersama untuk mengubah gagasan menjadi tindakan.

Generasi Emas 2045 tidak akan terwujud hanya melalui tema dan seruan optimistis. Ia membutuhkan kebijakan yang berpihak pada pengembangan generasi muda, ruang partisipasi yang terbuka, serta keberanian untuk mengevaluasi pembangunan secara jujur dan berkelanjutan. (Hartanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *