Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, saat mengunjungi siswa dugaan korban keracunan mbg di Puskesmas Tabulahan. Foto: duk.pena.
Mamasa,penasulbar.com – Bupati Mamasa Welem Sambolangi mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul dugaan kasus keracunan makanan dalam program MBG yang dialami puluhan siswa di Kecamatan Tabulahan. Peristiwa tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga memberikan rasa aman dan manfaat nyata bagi seluruh penerima.
Menurut Welem, Mamasa merupakan salah satu daerah yang sangat membutuhkan kehadiran program MBG.
Tingginya angka stunting dan kemiskinan ekstrem membuat pemenuhan makanan bergizi bagi anak-anak di daerah tersebut menjadi kebutuhan yang mendesak.
Namun, menurutnya, keberhasilan program MBG membutuhkan pola pelaksanaan yang menyesuaikan dengan kondisi geografis Mamasa.
Evaluasi dan kolaborasi antara BGN dan pemerintah daerah dinilai penting agar program prioritas Presiden tersebut dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, sekaligus menjamin kualitas dan keamanan makanan yang diterima anak-anak.
“Program MBG sangat dibutuhkan masyarakat Mamasa. Karena itu, kita ingin program ini berjalan semakin baik, menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan, dan tentu tidak menimbulkan persoalan baru bagi kesehatan penerima,” kata Welem.
Ia juga meminta BGN RI mempercepat pengaktifan seluruh dapur 3T yang telah tersedia di Mamasa. Menurutnya, keberadaan dapur yang lebih dekat dengan wilayah sasaran akan membuka peluang bagi anak-anak di pelosok, khususnya yang berada dalam kategori stunting dan keluarga miskin ekstrem, untuk mendapatkan makanan bergizi secara lebih merata.
Welem menilai cakupan penerima pada masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan infrastruktur Mamasa. Saat ini, masih terdapat banyak wilayah yang belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai untuk kendaraan roda empat.
Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan radius pelayanan setiap SPPG.
“Jangan sampai karena cakupan penerima terlalu luas, makanan harus menempuh perjalanan yang jauh dengan kondisi jalan yang sulit. Kita ingin makanan yang sampai kepada anak-anak tetap berkualitas dan layak dikonsumsi,” ujarnya.
Ia menyebut, setelah lebih dari satu tahun program MBG berjalan di Mamasa, manfaatnya masih lebih banyak dirasakan oleh anak-anak yang berada di wilayah perkotaan, pusat kecamatan, kelurahan, serta wilayah yang relatif mudah dijangkau kendaraan.
Sementara itu, anak-anak yang tinggal di pelosok dan wilayah terpencil—yang menurutnya justru banyak berada dalam kondisi stunting dan kemiskinan ekstrem—belum seluruhnya merasakan manfaat program tersebut.
Kondisi itu menjadi perhatian Welem setiap kali melakukan kunjungan ke wilayah pelosok Mamasa.
“Setiap saya ke pelosok, saya miris melihat dan mendengar keluhan anak-anak serta orang tua siswa yang merindukan MBG yang sudah dinikmati anak-anak di kota. Mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi,” tuturnya.
Terkait dugaan kasus keracunan MBG di Kecamatan Tabulahan yang tengah menjadi perhatian masyarakat, Welem berharap kejadian tersebut menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, bukan menghentikan semangat menghadirkan makanan bergizi bagi anak-anak Mamasa.
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah jarak antara dapur SPPG dengan sekolah penerima. Ia menyebut, terdapat kondisi di mana satu dapur melayani hingga sekitar 3.600 penerima dengan jarak pelayanan yang cukup jauh dan kondisi jalan yang sulit.
“Kalau satu dapur melayani terlalu banyak penerima dengan jarak yang sangat jauh, ditambah kondisi jalan yang buruk, tentu risikonya semakin besar. Karena itu, kita perlu mencari pola pelayanan yang lebih ideal,” katanya.
Sebagai solusi, Welem mengusulkan agar pembangunan atau pengaktifan dapur MBG diperluas hingga mendekati wilayah desa-desa terpencil.
Ia berharap setiap desa atau kawasan terpencil yang menjadi kantong stunting dan kemiskinan ekstrem dapat memiliki akses pelayanan dapur yang lebih dekat. Dengan demikian, makanan dapat disiapkan dan didistribusikan dalam jarak yang lebih pendek sehingga kualitas, keamanan, dan ketepatan waktu penyajiannya lebih terjamin.
“Harapan kami, anak-anak di pelosok tidak lagi hanya mendengar tentang MBG, tetapi benar-benar merasakannya. Jangan sampai kondisi geografis menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan makanan bergizi,” tegasnya.
Welem menegaskan, Pemerintah Kabupaten Mamasa siap berkolaborasi dengan BGN RI untuk mencari formula terbaik dalam pelaksanaan MBG di daerah tersebut.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan kunci agar program MBG tidak sekadar menjadi program pemberian makanan, tetapi menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi Mamasa.
“Kami meminta kepada BGN agar dapat berkolaborasi dengan Pemda dalam pelaksanaan MBG di Mamasa. Mari kita hadirkan program ini sampai ke anak-anak yang paling membutuhkan, terutama dalam upaya menangani stunting dan kemiskinan ekstrem. Anak-anak Mamasa berhak tumbuh sehat, kuat, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. (NSP)
