Penasulbar.com, Mamuju – Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Barat (Sulbar) mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan persawahan dilaporkan mengalami kekurangan air hingga berujung pada gagal panen.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulbar, Ajbar Abdul Kadir, mendorong pemerintah mempercepat penanganan kekeringan, khususnya melalui penyediaan pompa air bagi wilayah yang masih memiliki sumber air. Ajbar menilai kondisi kekeringan yang terjadi pada 2026 harus menjadi pembelajaran agar pemerintah lebih serius melakukan antisipasi sejak jauh hari.
“Ya, tentu saja ini adalah musibah bagi kita semua. Musim kemarau yang menghampiri kita di tahun 2026, jujur memang kita tidak siap secara serius menyiapkan infrastruktur sebelumnya,” ujar Ajbar.
Menurutnya, pemerintah semestinya menyiapkan langkah afirmatif sebelum musim kemarau dan El Nino terjadi. Salah satu langkah yang dinilai dapat dilakukan adalah menyiapkan pompa air di daerah yang masih memiliki sumber air untuk mengairi lahan pertanian.
“Daerah-daerah yang punya potensi, misalnya sumber-sumber air yang masih memungkinkan, pemerintah menyiapkan pompa, baik kecil atau besar untuk percepatan bagaimana sawah-sawah kita yang benar-benar tidak ada irigasi teknisnya tetapi masih memungkinkan ada sumber air,” katanya.
Ajbar menyebut ketersediaan pompa di pemerintah cukup banyak. Namun, persoalannya adalah distribusi dan pengajuan bantuan yang baru dilakukan setelah kekeringan terjadi.
“Pompa kita ada hari ini. Hanya memang ada yang lambat karena baru minta. Itulah maksud saya, harusnya 2025 yang lalu sudah kita siapkan dengan baik,” tegas Ajbar.
Ia menilai apabila prediksi mengenai El Nino telah diketahui sejak sebelumnya, persiapan pompa dan infrastruktur pendukung seharusnya dilakukan lebih awal, sehingga dapat digunakan ketika musim kemarau mulai berlangsung.
“Harusnya sebelum itu, pompa-pompa itu sudah harus ada di petani. Itu masalahnya, sehingga ini pembelajaran besar bagi kita semua untuk jangan terjadi lagi pada masa-masa yang akan datang,” ujarnya.
Selain pompa air, Ajbar mendorong pemerintah mengembangkan sumur bor di wilayah yang berdasarkan kajian teknis masih memiliki potensi sumber air. Menurut dia, langkah tersebut idealnya sudah mulai dieksekusi sejak April, Mei, hingga Juni, sehingga ketika memasuki puncak musim kemarau pada Juli, Agustus, dan September, infrastruktur tersebut sudah dapat dimanfaatkan petani.
Namun, Ajbar mengakui tidak semua wilayah dapat ditangani dengan pompa atau sumur bor. Beberapa daerah mengalami kekeringan parah karena memang tidak memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan.
“Banyak daerah-daerah yang kekeringan benar-benar sumber airnya tidak ada. Mau kita pompa tidak bisa, mau kita pakai sumur bor berdasarkan geolistrik itu tidak ada air di bawah,” jelas Ajbar.
Karena itu, untuk jangka panjang, Ajbar mendorong pembangunan jaringan irigasi teknis di wilayah persawahan yang selama ini bergantung pada hujan.
“Sawah-sawah kita yang tadinya hujan ini harusnya bisa segera dibangunkan irigasi-irigasi teknis. Sehingga kemarau apapun memungkinkan untuk tetap bisa berproduksi,” katanya.
Terkait anggaran, Ajbar mengatakan, dukungan untuk penyediaan pompa air tersedia cukup besar di Kementerian Pertanian. Ia menyebut pengadaan pompa tahun ini tetap berjalan dan sebagian telah disalurkan kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan tidak hanya berupa pompa, tetapi juga dapat mencakup rumah pompa serta jaringan perpipaan.
“Tersedia cukup banyak di Kementerian Pertanian. Hampir saya berani bilang minta pompa berapa pun tersedia,” ujar Ajbar.
Meski demikian, proses penyaluran membutuhkan waktu karena bantuan yang bersumber dari APBN harus melalui mekanisme permohonan CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi).
“Ini kan uang APBN menggunakan permohonan CPCL. Jadi butuh waktu, butuh cukup waktu,” katanya.
Ajbar berharap proses distribusi pompa yang telah diajukan dapat segera direalisasikan, terutama mengingat prediksi cuaca yang menunjukkan kondisi kering masih berpotensi berlangsung hingga Oktober.
“Kita berharap mudah-mudahan satu minggu, dua minggu ke depan sudah bisa dieksekusi semuanya,” harap Ajbar.
Di sisi lain, Ajbar meminta pemerintah mempertimbangkan kebijakan kompensasi bagi petani yang telah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Menurutnya, petani yang mengalami gagal panen tetap harus menanggung biaya produksi yang sebelumnya telah dikeluarkan.
“Bagi yang sudah terlanjur, tentu saya juga berharap ada kebijakan dari pemerintah bagaimana mengompensasi daerah-daerah yang gagal panen itu. Karena bagaimanapun ada biaya produksi yang mereka siapkan, mereka keluarkan,” tuturnya.
Ajbar juga mengingatkan agar penanganan kekeringan tidak hanya difokuskan pada tanaman pangan. Komoditas perkebunan dan tanaman produktif lainnya juga perlu mendapat perhatian karena sebagian di antaranya rentan terdampak kekeringan.
Ia menyebut sejumlah wilayah di Sulbar yang telah terdampak kekeringan, di antaranya Mapilli dan Mapilli Barat, Binuang, sebagian Matakali, serta sejumlah wilayah lainnya.
“Yang terpenting adalah bagaimana lumbung-lumbung pangan kita ini terjaga dengan baik,” tutup Ajbar.
