Oleh: Nurhaerani Tenriwaru, S.A.P., M.A.P
Dosen Ilmu Politik, Unuversitas Sulawesi Barat
Pendahuluan: Politik Daerah dalam Kerangka Desentralisasi
Sejak masa reformasi dan penerapan otonomi daerah, peran pemerintah kabupaten semakin penting dalam mengelola masalah publik di tingkat daerah. Kabupaten Mamuju, yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Barat, memiliki peran strategis, baik dari sisi administratif maupun politik. Dalam pandangan ilmu politik, Mamuju berfungsi sebagai contoh kecil bagaimana kekuasaan lokal dibentuk, dioperasikan, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Mamuju terdiri tidak hanya dari bupati dan wakil bupati sebagai kepala wilayah, tetapi juga dari jaringan birokrasi, partai politik lokal, DPRD, dan elemen-elemen masyarakat sipil. Analisis politik daerah menunjukkan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif menciptakan tarik-menarik kepentingan yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan publik.
Dalam periode terakhir, pola kerjasama dan penolakan dalam DPRD Mamuju mencerminkan fenomena yang umum terjadi dalam politik lokal di Indonesia: pengelompokan kepentingan yang terfragmentasi dan sering kali lemahnya mekanisme check and balances. Hal ini mengakibatkan keputusan-keputusan penting lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan dominan dalam pemerintahan, ketimbang melalui konsultasi publik yang meluas.
Dari sudut pandang ilmu politik, kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah daerah adalah hasil dari negosiasi antara aktor politik setempat. Isu-isu penting seperti pembangunan infrastruktur, perencanaan ruang, distribusi anggaran desa, dan pengentasan kemiskinan sering kali terkait dengan kepentingan elektoral para aktor tersebut.
Ini menimbulkan pertanyaan penting: seberapa jauh proses penyusunan kebijakan di Mamuju benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat? Apakah kebijakan tersebut dibentuk berdasarkan data dan aspirasi masyarakat, atau hanya sekadar menjadi alat untuk memperoleh kekuasaan?
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Mamuju adalah rendahnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) sering kali hanya menjadi formalitas yang tidak memberikan dampak yang nyata. Kekuatan masyarakat sipil, termasuk LSM, akademisi, dan media setempat, belum sepenuhnya berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan.
Dalam perspektif deliberatif, demokrasi lokal yang sehat memerlukan adanya ruang diskusi publik yang terbuka dan inklusif. Pemerintah Mamuju harus berani mengambil langkah untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan yang berbasis pada transparansi dan akuntabilitas.
Penutup: Politik Lokal sebagai Cerminan Demokrasi
Kesempatan untuk memperbaiki sistem tetap ada. Pendidikan politik, penguatan masyarakat sipil, dan reformasi birokrasi lokal bisa menjadi dasar menuju pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif.
