MAMASA,PS – program Inpres Jalan Daerah (IJD) yang di usulkan Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) 2 Sulbar untuk pembangunan ruas jalan Lakahang-Burana-Pangadaran gagal terealiasi.
Sementara, pembangunan ruas jalan Lakahang-Burana-Pangadaran ini telah dua kali masuk daftar usulkan program IJD yakni usulan tahun 2022 dan 2023. Bahkan Dinas PUPR Kabupaten telah menetapkan ruas jalan tersebut sebagai prioritas satu untuk usulan program Inpres Jalan Daerah tahun 2022 dan 2023.
Gagalnya program IJD untuk ruas Lakahang-Burana-Pangadaran membuat pemuda Desa Burana Geram. Mereka kecewa dan menyatakan sikap bahwa pemerintah menganaktirikan masyarakat yang ada di Lakahang, Desa Burana, dan Pangadaran Kecamatan Tabulahan termasuk masyarakat Desa Baruru, Kecamatan Aralle.
Sebagai bentuk protes, pemuda Burana yang tergabung dalam Karang Taruna Desa Burana Melakukan Baksos Pembersihan ruas jalan Lakahang-Burana-Pangadaran yang sangat memprihatinkan yang kerap memakan korban. Hal ini dilakukan degan pesan bahwa pemerintah tidak peduli dengan kondisi jalan ke Burana yang rusak para.
Aktivis Desa Burana, Erdi Olins Pebrianto mengatakan, kecewa dengan gagalnya program IJD untuk pembangunan ruas jalan Lakahang-Burana-Pangadaran. Dikatakan, ruas jalan tersebut merupakan satu-satunya akses bagi masyarakat dalam memasarkan hasil pertanian dan memasok kebutuhan pokoknya.
Erdi menuturkan, harusnya Kementrian PUPR dalam menentukan titik pembangunan IJD memperhatikan usulan Pemda Mamasa sesuai usuluan prioritas. Hal itu merupakan bentuk perhatian Pemda Mamasa terhadap kerusakan akses jalan akibat bencana yang menimpa Desa Burana dan sekitarnya pada tahun 2021.
“Kita ketahui bersama bahwa ruas jalan Lakahang-Burana-Pangadaran merupakan usulkan dinas PUPR Kabupaten Mamasa yang paling diprioritaskan untuk membantu masayarakat yang baru saja dilanda bencana,” ucap Erdin.
Ia berharap, agar tahun 2025, Pemerinta Daerah, Provinsi dan Kementrian PUPR dapat memprioritaskan pembangunan Jalan Poros Lakahang-Burana-Pangandaran-Baruru.
“Kami berharap kepada pemerintah agar tahun anggaran 2025, akses jalan Lakahang-Burana-Pangadaran-Baruru bisa dibangun,” ungkapnya.
Pernyataan yang sama disampaikan Ketua Karang Taruna Burana, Jutio Mawan. Mantan aktivis Unsulbar itu mengatakan kecewa dengan batalnya program IJD masuk di wilayah Lakahang-Burana-Pangadaran.
Menurutnya, sudah bertahun-tahun ruas jalan Lakahang-Burana-Pangadaran luput dari perhatian pemerintah. Program IJD satu-satunya yang diharapkan bisa membantu masyarakat yang selama ini hidup dalam penderitaan akibat akses jalan yang rusak.
“Kami sangat menyayangkan tidak terealisasinya program Inpres untuk pembangunan Jalan poros Lakahang- Burana-pangandaran, itu bentuk penganaktirian masyarakat setempat. Bayangkan saja potensi alam yang sangat melimpah ada di desa Burana, Pangandaran, dan bahkan Baruru, namun sering terhambat distribusikan karena jalan yang belum maksimal,” ucap Jutio. (Ns-01)
