Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Askary
Mateng,penasulbar.com – Permasalahan penonaktifan BPJS Kesehatan, khususnya kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Penanganan persoalan ini juga dinilai berjalan lamban.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Askary, menuturkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan fiskal keuangan daerah. Meski demikian, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi bersama tim terkait untuk mencari solusi.
“Insyaallah, dalam beberapa bulan ke depan kita akan melakukan review terhadap data kepesertaan. Masyarakat yang benar-benar berhak dan membutuhkan akan kita tanggulangi, terutama yang saat ini status BPJS-nya tidak aktif,” ujar Askary saat membuka Musrenbang, Senin (9/2/2026).
Lebih lanjut, Askary menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya dengan menarik dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang beroperasi di wilayah Mamuju Tengah.
“Kita juga akan menyiapkan strategi-strategi lainnya agar kekurangan anggaran BPJS Kesehatan akibat penonaktifan ini bisa ditangani. Salah satu langkah utama adalah perbaikan data,” jelasnya.
Ia menambahkan, validitas data menjadi hal yang sangat penting karena masih ditemukan penerima BPJS yang dinilai tidak layak. Saat ini, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial tengah melakukan proses perbaikan dan validasi data penerima BPJS agar tepat sasaran.
“Yang layak akan kita berikan, dan yang tidak layak akan kita arahkan. Itu menjadi salah satu poin penting yang kami sampaikan dalam Musrenbang ini,” tutup Askary. (ADV)
