Mamuju,penasulbar. co.id – Aliansi Masyarakat Danggali, Desa Kalumpang, Kecamatan Kalumpang, Mamuju menemui Gubernur Ali Baal Masdar, Rabu, 27 Oktober 2021.
Mereka menyampaikan penolakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karama oleh PT DND Hydro Ecopower.
Menurut anggota aliansi Danggali, Niko, masyarakat sebelumnya melakukan musyawarah soal penolakan tersebut.
Ada tujuh alasan masyarakat menolak pembangunan PLTA Karama, yakni proyek tersebut berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir, merusak ekosistem sungai dan hutan yang merupakan tempat pencarian masyarakat, keberadaan PLTA Tumbuan dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
Selanjutnya, masyarakat Kalumpang yang terkena dampak tidak pernah menerima sosialisasi, PT DND Hydro Ecopower tak mampu memperlihatkan bukti adanya saran dan kritikan dari masyarakat terdampak, masyarakat tidak pernah menerima quisioner sebagai instrumen untuk memasukkan saran, pendapat, dan tanggapan terkait pembangunan PLTA, serta perusahaan tidak pernah memasang papan pengumuman di area proyek.
Untuk itu, Aliansi Danggali meminta pemerintah tidak memberi izin pembangunan PLTA Karama. Selain itu, masyarakat juga menutup ruang komunikasi dengan pihak perusahaan.
Menanggapi tuntutan masyarakat, Gubernur Ali Baal mengatakan, pembangunan PLTA Karama oleh PT DND Hydro Ecopower dapat mengancam keselamatan masyarakat, merusak lingkungan, dan berdampak buruk bagi daerah tersebut.
Ali Baal menuturkan, selaku pemerintah daerah hendaknya menampung dan menerima aspirasi masyarakat serta perlu melakukan kajian mendalam akan pembangunan PLTA Karama yang sebelumnya sudah dihapuskan.
“Berikan kami waktu untuk mempelajari lebih dalam segala bentuk permasalahan pembangunan PLTA itu, sebab pemerintah daerah sebelumnya sudah melakukan penghapusan pembangunan PLTA tersebut. Saya juga tidak setuju jika ada yang merusak alam dan lingkungan,” tegas Ali Baal. (Har-ps)
