Mamuju, Penasulbar.co.id – Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulbar punya delapan catatan penting.
Pertama, Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi pejabat gubernur dan seluruh jajaran atas pengabdiannya didalam menjalankan fungi-fungsi pemerintahan didalam memberikan pelayanan yang baik dan dalam peningkatan kualitas pembangunan sehingga capaian laporah hasil pemeriksaan LKPD tahun 2021 yang kembali memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini adalah bukti kesungguhan dan kinerja yang baik dalam menata pemerintahan yang lebih baik walaupun ada beberapa catatan yang perlu mendapat atensi dan respon yang positif untuk perbaikan dan komitmen yang kuat untuk meningkatan pelayananan dan kulaitas pembangunan yang lebih baik lagi kedepan.
Kedua, Fraksi Partai Nasdem perlu menyampaikan dan mengingatkan bahwa penyerapan anggaran setiap tahunnya dapat ditingkatkan. Oleh karena ini, menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah seiring masyarakat Provinsi Sulawesi Barat akan merasakan dampak yang diharapkan mampu meningkatkan dari aspek penguatan ekonomi dan kesejahteraannya dimana Fraksi Partai Nasdem mengamati SiLPA tahun 2020 sebesar Rp. 103.192.697.843,62. Dibandingkan SiLPA tahun 2021 sebesar Rp. 170.299.649.601,74. Hal ini terjadi penurunan penyerapan anggaran, kalau hal ini terus dibiarkan sementara tingkat kebutuhan belanja APBD Tahun 2021 lebih besar dari pada penerimaan pendapatan akan terkesan ketidak mampuan Pemprov dalam menjalankan semua sektor-sektor pemerintahan.
Ketiga, terhadap dana SiLPA tahun 2021 Rp. 170.299.649.601,74. Fraksi Partai Nasdem mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyusun program prioritas yang pro rakyat. Dalam penggunaannya yang diharapkan mampu memberi dampak yang kongkrit terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Alokasi anggaran SiLPA ini sesegera mungkin untuk dibicarakan bersama DPRD sehingga diharapkan bisa dimaksimalkan pada sektor-sektor yang dinilai sangat membutuhkan seperti sektor pertanian, penguatan ekonomi masyarakat, perikanan dan program padat karya serta sektor-sektor lain yang membutuhkannya, yang dianggap skala prioritas.
Keempat, Fraksi Partai Nasdem kembali meminta komitmen bapak pejabat Gubernur Sulawesi Barat BESERTA dan seluruh jajarannya untuk menindaklanjuti peraturan daerah yang telah ditetapkan bersama DPRD pada tahun 2020 dan tahun 2021 untuk sesegera mungkin menyusun regulasi peraturaran dibawahnya sebagai turunan regulasi dari sebuah peraturan daerah dan ditindaklanjuti melalu peraturan gubernur sehingga menjadi satu sistem yang efektif dapat berlaku untuk kepentingan masyarakat sulawesi barat yang diharapkan semakin maju dan sejahterah.
Kelima, Fraksi Partai Nasdem meminta komitmen dari semua pihak dan mendorong pejabat gubernur dan jajarannya untuk secara serius mempercepat penurunan angka kemiskinan dan penyakit sosial seperti stunting yang masih berada pada nomor dua terakhir se Indonesia. Olehnya itu upaya, peran-peran dan komitmen kita semua pihak akan mempercepat wilayah provinsi ini keluar dari stigma kemiskinan dan stunting yang masih melekat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam konteks ini Fraksi Partai Nasdem mempertanyakan upaya -upaya apa dan program apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi sulawesi barat dalam hal penurunan angka kemiskinan dan angka penurunan angka stunting, untuk kemudian secara bersama akan kita lakukan perbaikan yang lebih solutif dan lebih cepat yang yang dampaknya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat kita di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dalam rangka mengakselerasi penurunan angka kemiskinan dan stunting di Sulawesi Barat, ini menjadi atensi kita bersama.
Enam, Fraksi Partai Nasdem mempertanyakan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) tahun 2021 tidak semua tersalur ke daerah-daerah penerima di Sulawesi Barat. Oleh karena itu realisasi data PEN dI enam kabupaten tahun 2021 dapat disampaikan dalam melengkapi sebelum masuk tahap pembahasan ranperda tentang laporan pertanggungjawab pelaksanaan APBD tahun 2021 ini.
Tujuh, Fraksi Partai Nasdem meminta seluruh OPD agar mempersiapkan data yang akurat dalam pembahasan RKPJ gubernur 2021 dan mengharapakan kepada seluruh konponen yang terkai dengan RKPJ gubernur untuk menyajikan kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun 2021 agar terdapat gambaran dan persentase di periode tahun pertama penjabat Gubernur Sulawesi Barat.
Delapan, Fraksi Partai Nasdem mempertanyakan terhadapa SiLPA tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 170.299.649.601,74., Apa SiLPA tersebut berasal dari kegiatan yang tidak dilaksanakan dan di dominasi dari OPD mana saja.
Fraksi Partai Nasdem terdiri dari Penasehat, Abdul Rahim, Ketua Fraksi, Muhammad Jayadi, Wakil Ketua, Risbar Berlian Bachri, Sekertaris, Muhammad Hatta Kainang, Wakil Sekertaris, Andi Muhammad Qusyairi, dan Bendahara, Ismiwati Ramlan.
(23/**)
