Mamuju, Penasulbar.co.id – Terima sejumlah tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Sulbar bergerak, DPRD Sulbar sepakat menolak rencana penundaan Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sulbar, Siti Suraidah Suhardi, saat menemui mahasiswa, Senin, 11 April 2022.
Siti Suraidah mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi upaya yang dilakukan sejumlah mahasiswa di Sulbar. Ia pun sepakat atas sejumlah tuntutan massa aksi.
“Kita baru saja terdampak bencana gempa bumi dan sekarang ikut merasakan kenaikan BBM, Sembako dan lainnya. Tentu kita ikut mendukung apa yang menjadi tuntutan mahasiswa,” kata Siti Suraidah.
Bahkan, Ia menegaskan, pihaknya sepakat menolak penundaan pemilu, sehingga, pihaknya mengundang KPU untuk menjelaskan terkait Pemilu 2024.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim. Ia mengaku, pihaknya telah sepakat mendukung tuntutan tersebut, kecuali dua tuntutan berkaitan dengan UU.
“Sepuluh tuntutan lainnya soal BBM, PPN, Sembako dan lainnya itu kami terima, kecuali dua UU IKN dan Omnibuslaw. Dua ini kami mendukung atas upaya yudisial review,” kata Rahim.
Ia menjelaskan, konstitusi jelas bahwa Pemilu sekali lima tahun. Namun ketika ditunda jelas tidak sejalan dengan kontitusi.
“Ini pengengkangan terhadap konstitusi dan pembunuhan demokrasi,” katanya.
Untuk diketahui, tuntutan yang disampaikan aliansi Sulbar bergerak yakni tolak penundaan pemilu dan amandemen UUD 1945, turunkan harga BBM, turunkan harga sembako, tolak kenaikan PPN, cabut UU IKN, cabut UU ciptakarya dan UU minerba, tolak hutang baru hapus hutang lama, stop impor bahan jadi, stop ekspor bahan mentah, sahkan RUU masyarakat hukum adat dan RUU kepulauan, kawal RUU TPKS, revisi UU ITE, stop kriminalisasi.
(23/**)
