MAMUJU,PENASULBAR.COM – Kasus penolakan pasien kritis oleh RSUD Sulbar menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) yang telah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan mengevaluasi jajaran manajemen RSUD Sulbar.
Dalam pernyataannya ke awak media, beliau mengucapkan mohon maaf atas insiden tersebut. Ia bahkan menyesalkan dan akan mengevaluasi seluruh pejabat yang ada di RSUD Sulbar, termasuk SOP-nya.
Sorotan juga datang dari Ketua KAMMI Wilayah Sulbar, Rusli yang mengaku insiden seperti itu seharusnya tidak lagi terjadi di semua fasilitas pelayanan kesehatan baik puskesmas terlebih rumah sakit di Sulbar.
Ia menambahkan sangat mendukung langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi struktural pejabat RSUD Sulbar dan standar pelayanannya. Namun, ia merasa bahwa langkah tersebut tidak optimal, pasalnya hal tersebut tidak akan cukup memberantas akar masalah.
“Mutasi pejabat dan pembenahan SOP yang akan ditempuh Gubernur merupakan langkah yang patut diapresiasi. Tetapi langkah tersebut menurut kajian kami bukan jaminan akan menjadi solusi konkret, perlu upaya lain yang sifatnya lebih substantif,” ujar Rusli, Mamuju (22/4/2025).
Menurutnya pihak RSUD Sulbar mengklaim bahwa sudah melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang ada dengan dalih ruang IGD sementara dalam _over capacity_. Namun di sisi lain ia justru mengaku bahwa ada beberapa pasien yang tetap dilayani dengan dalih pertimbangan kemanusiaan.
“Agak miris melihat pernyataan terkait kronologi kejadian dari pihak RSUD Sulbar yang justru terkesan membenarkan langkahnya dengan dalih standar pelayanan memang demikian. Padahal meninggalnya warga Sulbar bisa saja tidak terjadi jika memang benar standar pelayanan berjalan optimal,” urainya.
“Pernyataan pihak RSUD Sulbar kontradiksi memang. Di satu sisi bicara aturan sedangkan di lain sisi bicara kebijakan. Lantas kenapa korban tidak mendapat perlakuan serupa, padahal kondisinya nampak jelas kritis akibat pendarahan hebat,” timpalnya.
Ia menegaskan, insiden seperti ini seharusnya tidak terjadi di institusi pelayanan publik khususnya kesehatan, terlebih di RSUD Sulbar yang seharusnya kaya akan SDM kesehatan kompeten sesuai bidang keilmuannya.
Ia justru mempertanyakan standar kompetensi SDM kesehatan yang ada di RSUD Sulbar. Ia menduga tenaga medis dan nakes yang ada di ruang perawatan mengalami degradasi kompetensi keilmuan.
“Mungkinkah standar keilmuannya petugas RSUD Sulbar mulai berkurang? Di IGD sendiri ada penentuan skala prioritas pasien, klasifikasinya Merah, Kuning dan Hijau. Nah, dari insiden ini jelas korban terindikasi Merah, artinya gawat darurat dan prioritas untuk segera ditindaki, bukan malah diarahakan ke rumah sakit lain,” terangnya
“Kalau benar petugasnya kompeten tentu hasil anamnesa secara kasat mata saja sudah jelas apa kebutuhan korban. Namun, kejadian justru sebaliknya, maka tidak heran jika berakibat fatal,” tambahnya.
Terakhir ia juga menjelaskan jika alasan dari pihak RSUD Sulbar karna _over capacity_, tuturnya bisa saja sebatas alibi. Oleh sebab itu perlu ada audit investigasi internal dan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik hasilnya disampaikan ke ruang publik. Ia mengaku pihaknya siap untuk mengawal proses audit tersebut hingga ketemu akar masalahnya guna melahirkan solusi konkret.
“Dugaan kami lebih cenderung kepada adanya degradasi standar kompetensi pada petugas di IGD. Bahkan lebih jauh bisa saja di ruangan perawatan lain pun demikian. Nah, ini yang pertama perlu diaudit khususnya berkenaan standar ijin praktik petugas sebagai bukti bahwa benar ia kompeten dan legal,” jelasnya.
“Itulah menurut kami hal substansial yang perlu mendapat perhatian utama dan tidak kalah urgentnya, kami berharap pemangku kebijakan mampu melahirkan kebijakan terkait kesejahteraan dan program peningkatkan skill serta keilmuan para petugas kesehatan demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal di Sulbar” pungkasnya.
