Respon Kaban BPKAD Mamasa Terkait Tuntutan Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Mamasa

Ditengah, Kaban BPKAD Mamasa, Herry Kurniawan saat mengikuti kegiatan optimalisasi opsen pajak daerah dan launching penggunaan kkdp provinsi dan kabupaten se Sulbar di Hotel Maleo Mamuju. 

MAMASA,PS – Puluhan Mahasiswa bersama masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Mamasa menggelar aksi pada Kamis (19/9/2024).

Aksi dilakukan di dua titik yakni Kantor Bupati Mamasa dan Kantor DPRD Kabupaten Mamasa.

Mereka membawa tuju tuntutan diantara mendesak Pemda Mamasa agar mengaktifkan kembali pelayanan rawat jalan Rumah Sakit Kondosapata’ Kabupaten Mamasa yang terhenti akibat tidak tersedianya obat.

Massa aksi juga mendesak Pemda Mamasa melakukan pembayaran Siltap aparat desa yang sudah berbulan-bulan menunggak.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamasa Herry Kurniawan mengatakan telah mengambil langka cepat menyelesaikan persoalan kekurangan obat di RS Kondosapata’.

Herry mengungkapkan, memang sempat terjadi kekurangan obat-obatan yang mengakibatkan terganggunya pelayanan rawat jalan tetapi pihaknya telah melakukan upaya agar masalah tersebut segera diselesaikan.

“Hari Selasa 17 September 2024 pihak rumah sakit menghubungi saya terkait ketersediaan obat yang sudah tidak ada. Terkait hal itu, besoknya kami sudah menindaklanjutinya dengan melakukan pembayaran ditandai dengan SP2Dnya telah terbit tertanggal 19 september. Sebelumnya juga pada hari selasa tanggal 17 september saat kami laporkan kondisi itu, bapak Pj bupati langsung menelpon pihak penyedia obat untuk melakukan percepatan pengiriman obat-obatan yang di minta oleh pihak rumah sakit Kondosapata’,” tutur Herry saat ditemui di Mamuju usia mengikuti salah satu kegiatan yang digelar Pemprov Sulbar di Hotel Maleo Mamuju, Kamis (19/9/2024).

Terkait pembayaran siltap desa, kata Herry, pihaknya masih memperhitungkan kemampuan kas daerah untuk tahun anggaran 2024 .

“Untuk Siltap desa, kami masih melakukan perhitungan kemampuan keuangan daerah karena adanya pembayaran-pembayaran yang harus kami realisasikan salah satunya penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 sehingga kami harus merealisasikan seluruh pembayaran Hibah Pilkada. Mudah-mudahan kami masih bisa merealisasikan siltap desa untuk tahun ini dengan mengoptimalkan penyerapan dana transfer dari pusat dan PAD tahun ini,”ucap Herry. (ADV).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *