Mamuju,penasulbar.com — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Program Tuberkulosis (TBC) Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 pada Selasa, 6 Januari 2026.
Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten se-Sulawesi Barat sebagai upaya memperkuat koordinasi dan kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan program TBC di tahun 2026.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan, P2KB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan periode yang menantang bagi program TBC, khususnya terkait perubahan dan potensi penghentian pembiayaan beberapa kegiatan TBC dari Global Fund, antara lain pembiayaan pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM), biaya pengiriman spesimen, serta sebagian pembiayaan layanan TBC Resistan Obat (TB RO).
“Situasi ini menuntut kita untuk lebih adaptif dan responsif dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif, seperti BPJS Kesehatan, APBD provinsi dan kabupaten, serta pemanfaatan DAK Non Fisik (BOK) secara tepat dan terencana, agar layanan TBC tetap berkelanjutan,” ujar dr. Nursyamsi.
Lanjut disampaikan, pertemuan koordinasi ini juga menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian Program TBC Tahun 2025. Berbagai upaya penemuan kasus dan pengobatan telah dilakukan, namun masih diperlukan penguatan bersama untuk meningkatkan capaian indikator program, baik pada penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, maupun kesinambungan layanan.
Ia menegaskan, sejalan dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”, yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga. Juga sejalan agenda nasional Eliminasi TBC tahun 2030, Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk meningkatkan cakupan penemuan kasus, akses pengobatan, dan mengurangi stigma terhadap pasien TBC.
Selain aspek pembiayaan dan capaian program, isu pengelolaan logistik TBC turut menjadi perhatian utama. Kepala Dinas Kesehatan, P2KB Provinsi Sulawesi Barat menekankan pentingnya perencanaan kebutuhan, distribusi obat dan alat diagnostik yang tepat, serta pengendalian stok agar tidak terjadi kekosongan maupun penumpukan logistik di fasilitas pelayanan kesehatan.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi, komitmen, dan langkah strategis antara provinsi dan kabupaten/kota dalam menjaga keberlangsungan Program TBC di Sulawesi Barat, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor. Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus mendampingi dan memperkuat kabupaten dalam pelaksanaan Program TBC, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal meskipun di tengah tantangan pembiayaan. (rls)
