Mamuju,penasulbar.com – Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri rapat paripurna di DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu 10 September 2025.
Rapattersebut membahas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penjelasan Gubernur Sulbar Suhardi Duka terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Kehadiran Plt Kadinkes menjadi bagian dari dukungan teknis perangkat daerah dalam proses perumusan kebijakan dan anggaran, khususnya di sektor kesehatan.
APBD2026 dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan kesinambungan program prioritas pemerintah daerah, termasuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
“Dinas Kesehatan tentu siap mendukung arah kebijakan Bapak Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gunernur Salim S Mengga. Fokus kami adalah bagaimana APBD 2026 dapat memberi ruang lebih besar bagi peningkatan pelayanan dasar dan upaya transformasi kesehatan di Sulawesi Barat,” ungkap dr. Nursyamsi Rahim di sela kegiatan.
Rapat paripurna ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan APBD, di mana masukan dari seluruh fraksi DPRD akan menjadi dasar penyempurnaan Ranperda sebelum disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. (Rls)
[11/9, 13.17] null: Rilis 13
*Wakili Gubernur, Bapperida Pastikan Komitmen APBD 2026 Berpihak pada Rakyat dalam Paripurna DPRD*
*Tahap Awal Pembahasan APBD 2026: Pemerintah dan DPRD Sepakat Wujudkan Anggaran yang Responsif dan Transparan*
*Sinergi untuk Kesejahteraan: Pemerintah Siap Kolaborasi dengan DPRD Bahas RAPBD 2026*
Mamuju – Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, hadir mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam Rapat Paripurna DPRD Sulbar dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, di Ruang Paripurna Sekretariat DPRD Sulbar, Rabu, 10 September 2025.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, didampingi unsur pimpinan lainnya, Munandar Wijaya dan Abdul Halim, serta dihadiri jajaran OPD lingkup Pemprov Sulbar.
Dalam kesempatan itu, Junda Maulana menyampaikan apresiasi atas masukan dari seluruh fraksi DPRD yang dianggap sebagai wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi DPRD yang mencerminkan komitmen bersama dalam menyusun APBD yang berpihak pada rakyat. Seluruh pandangan tersebut akan menjadi bahan penting untuk ditanggapi oleh Gubernur dalam paripurna berikutnya, sebelum masuk ke tahap pembahasan teknis di Badan Anggaran,” ujar Junda Maulana.
Lebih lanjut, ia menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulbar untuk bersinergi dengan DPRD dalam merumuskan APBD yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat siap bersinergi demi mewujudkan APBD yang responsif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sulbar kali ini menyoroti sejumlah aspek strategis, mulai dari arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, hingga efisiensi belanja daerah.
Pimpinan DPRD Sulbar menekankan bahwa tahapan ini merupakan bagian penting dalam mekanisme penyusunan APBD, sekaligus bentuk nyata fungsi pengawasan dan representasi rakyat. Seluruh masukan fraksi akan menjadi landasan pembahasan lebih lanjut antara legislatif dan eksekutif dalam Badan Anggaran.
Rapat paripurna ini menjadi momentum awal penyusunan APBD 2026, yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Sulawesi Barat secara tepat, transparan, dan berkeadilan sebagai upaya mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. (Rls)
