Muh. Diki Andi. Foto/Duk.Pena.
Mamasa,penasulbar.co.id – Pergantian Penjabat (Pj) Bupati Mamasa, Dr Yakub F Solon sangat politis dan tidak sesuai harapan masyarakat Kabupaten Mamasa.
Pernyataan itu disampaikan seorang aktivis PUS, Muh. Diki Andi kepada penasulbar.co.id, Minggu (7/1/2024).
Muh. Diki mengatakan, Indonesia menganut sistem Demokrasi dimana kedaulatan tertinggi di pegang oleh rakyat. Dalam prakteknya, semua kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
“Pergantian Pj Bupati Mamasa secara pribadi saya menilai Bapak Pj.Gubernur Sulbar dan Mendagri tidak mendengar dan mempertimbangkan aspirasi rakyat Mamasa bahkan keputusan itu sangat politis. Kemendagri dan Pj Gub Sulbar telah mengkhianati masyarakat Kabupaten Mamasa,” tegas Muh. Diki.
Ia mengatakan, saat isu pergantian Pj Bupati berhembus keruang publik, berbagai forum kerakyatan di gelar untuk meminta pandangan masyarakat Kabupaten Mamasa.
Mulai dari pertemuan masyarakat adat sampai pertemuan lintas tokoh agama, semua bersepakat agar Pj Bupati Mamasa Bapak Dr. Yakub F. Solon tetap melanjutkan Kepemimpinan di Kabupaten Mamasa.
“Hasil pertemuan yang berisi kesepakatan untuk tidak mengganti Pj Bupati Mamasa telah disampaikan ke Pj Gubernur Sulbar dan Kemendagri baik secara lisan maupun tulisan bahkan kesepakatan itu juga telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Mamasa,” ungkapnya.
Tetapi, kata Diki, semua aspirasi itu diabaikan Pj.Gubernur Sulbar dan Mendagri.
Menurutnya, Pj.Gubernur dan Mendagri memiliki otoritas sepenuhnya untuk menentukan siapa yang akan menjadi Pj Bupati Mamasa tetapi harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
“Mendagri yang berwenang menentukan Pj Bupati Mamasa tetapi jangan abaikan aspirasi masyarakat sebagai pra syarat dalam sebuah negara demokrasi,”ungkapnya.
Disisi yang lain, Diki menjelaskan, Yakub F.Solon merupakan putra daerah Mamasa yang telah membuktikan keseriusannya untuk memperbaiki segudang masalah yang ada di Kabupaten Mamasa.
“Tiga bulan menjabat Pj Bupati Mamasa, Yakub F Solon telah melakukan banyak hal diantaranya, menyelesaikan masalah defisit keuangan Mamasa, membayar gaji ASN tepat waktu dan beberapa prestasi lainnya,”ucap Diki.
Dia mengatakan, apa yang dilakukan Pj.Gubernur Sulbar dan Kemendagri telah mempermalukan seorang putra daerah dengan cara melucuti ketokohannya dirumahnya sendiri dan menghentikan niat baiknya untuk memajukan dan mensejahtrakan daerahnya.
“kami meminta Agar Pj.Gubernur juga angkat kaki dari Provinsi Sulbar, kami menilai beliau sudah tidak layak memimpin Sulbar karena mengabaikan aspirasi rakyat, ” tegas Diki.
(Ns-01)
