Mamuju,penasulbar.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 29 April 2025.
Musrenbang ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan dihadiri para bupati dan wakil bupati se-Sulbar, pimpinan Forkopimda, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menekankan pentingnya perencanaan yang matang, realistis, dan penuh perhitungan, dengan mempertimbangkan perkembangan global, nasional, dan regional.
“Karena kita meyakini, perencanaan yang baik akan menghasilkan capaian yang baik pula. Tapi kalau perencanaan tidak didasari landasan pemikiran yang mendasar, maka kita hanya merencanakan angan-angan,” ujar Suhardi Duka.
Di bawah kepemimpinannya, Pemprov Sulbar mulai melibatkan secara aktif bupati dari enam kabupaten dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini bertujuan untuk mensinkronisasikan program-program prioritas kabupaten dengan visi dan misi Pemprov Sulbar.
“Dan tentunya kita sudah awali dengan Rakornis yang dihadiri oleh enam bupati kemarin dan kami sudah mendapatkan usulan prioritas dari para bupati dan kami sudah masukkan di tim yang dipimpin oleh Bapperida,” ungkapnya.
Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap kabupaten, Gubernur Suhardi Duka mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk enam kabupaten pada tahun 2026 mendatang, masing-masing sebesar Rp50 miliar, dengan catatan transfer dana dari pusat berjalan normal.
“Kalau dana transfer dari pusat, normal. Kalau tidak normal, maka tidak normal juga visi mi kita ini,” ucap Bupati Mamuju periode 2005-2015 itu.
Itu dikarenakan hingga saat ini 72 persen APBD Sulbar masih bergantung pada dana transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar 27 persen.
Dalam Musrenbang ini, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama. Saat ini, angka kemiskinan di Sulbar tercatat sebesar 10,71 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Suhardi Duka menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar satu persen setiap tahunnya.
“Jadi insyaallah kita akan menjadi bagian penting dan tahun ini pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting sementara kami akan buatkan peraturan Gubernur nya dan gerakannya pasti akan masif karena saya sudah minta kepada Wakil Gubernur untuk memimpin pelaksanaan gerakan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, juga menyampaikan hasil reses anggota dewan untuk disinkronisasikan dalam perencanaan pembangunan. Para bupati dari enam kabupaten secara bergiliran memaparkan program prioritas mereka, agar sejalan dengan arah pembangunan yang dirancang Pemprov Sulbar dengan visi “Maju dan Sejahtera”. (Rls)
