MAMUJU – Komisi IV DPRD Sulbar akan melibatkan banyak pihak dalam membahas implementasi Perda Penanggulangan Bencana Daerah.
Salah satunya adalah menginisiasi pertemuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari enam kabupaten untuk membahas hal tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV, M. Hatta Kainang, S.H mengatakan, pertemuan itu guna menyatukan presepsi kebencanaan sesuai amanat perda bencana.
“Sehingga ada kesamaan tindakan dan aksi atas potensi bencana yang akan terjadi, dari proses input muatan perda, minimal ada kesamaan dan tidak gamang dalam mengurusi persoalan bencana,” terang Hatta dalam keterangan tertulis, Senin, 7/11/ 2022.
Pihaknya juga bakal meninjau sejauh mana alokasi anggaran kedaruratan yang dilakukan setiap BPBD di Sulbar.
Menurut Hatta, hal ini penting agar tidak terjadi masalah klasik di kemudian hari.
Komisi IV pun akan meminta Polda Sulbar dan Korem 142/Tatag untuk memberi masukan terkait implementasi perda kebencanaan.
“Penting kami lakukan dalam merespons situasi Sulbar yang sering dilanda bencana. Perwakilan publik pun kami akan undang untuk memberikan respons terkait implementasi perda kebencanaan Sulbar,” imbuhnya.
Kata Hatta, pertemuan tersebut menjadi awal ikatan kesamaan dalam merespons situasi bencana dan pascabencana, sehingga terjadi minimalisir efek sosial dari adanya bencana.
Untuk diketahui, Perda Penanggulangan Bencana Sulbar merupakan salah satu perda inisiatif dewan yang sudah disahkan dalam rapat paripurna.
Perda tersebut sisa menunggu nomor registrasi dari Kemendagri
(AdV)
