Suasana pelantikan pejabat tinggi pratama Pemkab Mamasa. Foto:duk.pena
Mamasa,penasulbar.com — Sejumlah jurnalis di Kabupaten Mamasa menyuarakan harapan besar di balik rotasi dan pelantikan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) yang digelar Bupati Mamasa, Senin (11/11/2025). Mereka menilai, pergantian pejabat bukan sekadar ritual birokrasi, melainkan momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat integritas, dan menghadirkan terobosan nyata bagi kemajuan daerah.
Sekretaris IWO PD Mamasa: Pelantikan Harus Berdasarkan Kompetensi
Sekretaris Ikatan Wartawan Online (IWO) PD Mamasa, Leonard, menyambut baik pelantikan pejabat eselon II yang dilakukan Bupati Mamasa. Menurutnya, sebagai pimpinan tertinggi kepegawaian di daerah, bupati memiliki wewenang penuh untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pejabat di lingkup pemerintahan. Namun, semua proses itu harus tetap dilakukan secara terbuka, sah, dan berbasis pada kompetensi, bukan kedekatan personal.
“Pelantikan ini sudah melalui proses job fit atau uji kesesuaian yang dilakukan tim khusus bentukan Pemkab Mamasa. Jadi bukan asal tunjuk, tetapi melalui penilaian kinerja, integritas, dan rekam jejak,” jelas Leonard.
Ia berharap para pimpinan OPD yang baru dilantik dapat memahami arah pembangunan daerah sesuai visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Mamasa yang tertuang dalam RPJMD. Leonard juga mengingatkan agar penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan berorientasi pada asas manfaat.
“Tahun 2026 nanti, dana transfer pusat kabarnya akan berkurang. Karena itu, Kepala OPD harus cermat memilih program prioritas dan tidak menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial yang minim manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Kediliston Parangka: Momentum Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Sementara itu, Kediliston Parangka, Jurnalis Lapangan Fokus Metro Sulawesi Barat, menilai pelantikan pejabat merupakan hak kepala daerah yang dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Meski sempat menimbulkan polemik pasca hasil job fit, langkah tersebut diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mamasa.
Menurutnya, hingga kini tata kelola pemerintahan masih belum optimal karena lemahnya sinkronisasi antar-OPD dan belum maksimalnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Beban utang yang menumpuk dan berkurangnya dana transfer pusat menjadi tantangan serius. Pemerintah harus berani keluar dari pola lama dan menghadirkan terobosan nyata,” ujarnya.
Kediliston berharap pejabat baru mampu berpikir kreatif dan revolusioner dalam membawa Mamasa keluar dari persoalan birokrasi dan keuangan daerah. “Kabupaten ini ibarat tubuh yang mengalami komplikasi penyakit, dan hanya ide-ide segar yang bisa menjadi obatnya,” pungkasnya. (Ns-01)
