Suasana pengesahan 4 Ranperda oleh DPRD Sulbar bersama Pemprov Sulbar.
MAMUJU – DPRD Sulbar kembali menetapkan Empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Penetapan Ranperda ini dihadiri PJ Gubernur Sulbar dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar.
pengesahan Empat Ranperda tersebut termasuk didalamnya Ranperda APBD 2021 dan Selanjutnya tinggal menunggu register dari Kementerian Dalam Negeri.
Rapat Penetapan Ranperda dilakukan bersamaan Rapat Paripurna Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Rabu (13/7/2022).
Rapat dihadiri Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik, bersama para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. Dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, didampingj Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim
Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, mengatakan proses penetapan ranperda itu telah melalui persetujuan bersama, melalui rapat paripurna, pemandangan fraksi, termasuk mendengarkan jawaban dan pandangan Gubernur Sulbar.
“Kita berharap keempat perda ini akan bermanfaat kepada masyarakat. Ini adalah hasil kerja yang telah dilakukan DPRD selama ini,” kata Suraidah.
Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh DPRD, utamanya terkait empat ranperda yang telah disetujui menjadi perda.
“Maka tahapan selanjutnya adalah rancangan Perda akan dilakukan evaluasi untuk mendapatkan nomor registrasi Perda oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah,” kata Akmal.
Ia mengatakan, keempat ranperda tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah, utamanya dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat.
Menurutnya, pembahasan APBD 2022 dan 2023 tidak bisa dilanjutkan sebelum ditetapkan menjadi Perda, itu juga setelah mendapatkan register dan evaluasi dari Mendagri.
“Untuk itu kami meminta kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk mempercepat proses evaluasi dan pemberian nomor registrasi perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 di Kementerian Dalam Negeri,” tandas Ditjen Otda itu.
(ADV)
