Hal ini disampaikan dalam Sidang Paripurna di DPRD Sulbar, Selasa, 27 Agustus 2024, yang membahas Jawaban Pj Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Nota Keuangan Ranperda APBD Perubahan 2024.
Dalam sidang tersebut, beberapa fraksi DPRD memberikan apresiasi atas upaya Pj Gubernur Bahtiar yang memperhatikan kepentingan masyarakat, termasuk sektor-sektor usaha lokal.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar, Sudirman, memuji rancangan APBD Perubahan yang diajukan Pj Gubernur, yang dinilai memberikan perhatian khusus kepada pengusaha lokal di Sulawesi Barat.
“Saya apresiasi, seperti perhatian kepada pengusaha anggrek di Mamasa, ini sangat dirasakan manfaatnya,” ungkap Sudirman, anggota DPRD dari Dapil Mamasa.
Rayu, anggota dewan dari Partai PDIP, juga mengapresiasi program-program Pj Gubernur yang dinilainya langsung menyentuh masyarakat.
Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin memberikan beberapa penjelasan penting terkait APBD Perubahan 2024. Pertama, ia menegaskan bahwa rancangan Perda tentang perubahan APBD 2024 telah memenuhi unsur kepatuhan hukum, berdasarkan kajian formil dan materiil sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2003 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
Kedua, terkait target pendapatan sektor retribusi, Bahtiar menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pada semester 1 jauh dari target karena beberapa kendala, termasuk kurangnya dukungan anggaran pada OPD terkait dan belum terbitnya izin operasional untuk akreditasi pengujian.
Ketiga, ia menyatakan bahwa pemisahan Bidang Keuangan dan Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) belum dapat direalisasikan karena tipe OPD BPKPD Sulbar belum memenuhi standar untuk dilebur menjadi dua dinas.
Keempat, Bahtiar menjelaskan kenaikan belanja daerah sebesar 0,38% atau sekitar 7,05 miliar rupiah didasarkan pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024, yang bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan lapangan kerja dan kualitas pembangunan manusia.
Selain itu, Bahtiar juga mengajak DPRD Sulbar untuk memanfaatkan terbukanya akses penerbangan rute Mamuju-Balikpapan dengan mendorong event-event yang dapat menarik pengunjung ke Sulawesi Barat.
“Saat ini dalam seminggu ada empat kali penerbangan untuk rute Makassar, dan tiga kali untuk rute Balikpapan. Izinnya sudah tersedia untuk penerbangan setiap hari, tinggal melihat perkembangan jumlah penumpang. Jika penumpangnya penuh, maka kita bisa terbangkan setiap hari ke Makassar dan Balikpapan,” jelas Bahtiar.
Pj Gubernur Bahtiar juga menyampaikan terima kasihnya atas dukungan penuh dari seluruh anggota DPRD Sulbar dalam upaya bersama menghadirkan APBD yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Ekonomi rakyat Sulbar hidup dari pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan. Sektor-sektor inilah yang harus kita proteksi. Jadi memang benar kalau APBD kita difokuskan untuk itu. Infrastruktur besar, biarlah kita cari sumber pendanaan baru, baik melalui APBN maupun investasi,” tutup Bahtiar.
Dukungan yang diberikan oleh DPRD Sulbar ini menunjukkan komitmen bersama dalam menghadirkan kebijakan anggaran yang benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (ADV)
