Dinas PMD Sulbar Gelar Pendampingan dan Monev Posyandu di Polewali Mandar

Foto bersama peserta kegiatan Monev Posyandu di Polman. Foto : duk. Pena

Polman,penasulbar.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan pendampingan serta monitoring dan evaluasi (monev) Posyandu di Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan ini berlangsung pada 28 Mei 2025 di Hotel Alternatif PolewaliPolewali dan dihadiri langsung oleh ketua TP-PKK Kabupaten Polman, Hj.Indrayana samsul

Dalam sambutannya Hj.Indrayana samsul menyampaikan pentingnya pelaksanaan program pelayanan di Posyandu yang sesuai dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Keenam SPM tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

“Tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Lewat Posyandu, berbagai persoalan masyarakat dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti melalui layanan yang ada,” ujar Hj.Indrayana

Sedana dengan itu, Bidang Pelayanan Sosial Dasar dan Pembangunan sarana dan Prasarana Desa Nirwana,SKM, mengungkapkan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, pelaksanaan SPM harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten serta Dana Desa sesuai kebutuhan masing-masing desa.

Nirwana juga menegaskan peran strategis TP PKK dan Posyandu dalam mendukung keberhasilan program-program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Visi dan Misi Presiden serta Gubernur Sulawesi Barat.

“Posyandu merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan visi ‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’ sebagaimana digaungkan oleh Presiden dan Gubernur Sulawesi Barat,” tuturnya.

Kegiatan ini dihadiri turut dihadiri oleh perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor di Kabupaten Majene, antara lain Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Sosial, TP PKK desa, serta para kepala desa. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *