Mamuju, Penasulbar.co.id – Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi salah satu atensi bagian pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPRD Sulbar, beri dukungan.
Ketua DPRD Sulbar, Siti Suraidah Suhardi mengapresiasi kehadiran KPK melakukan dialog bersama DPRD Sulbar.
“Masukan terhadap KPK sangat penting, supaya DPRD Sulbar lebih menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat,” kata Siti Sutinah, Kamis, 7 April 2022.
Ia mengaku, dana PEN menjadi problem kedepan, sebab dana pinjaman itu menjadi utang bagi pemerintahan berikutnya.
“Ujung-ujungnya, kita yang akan mencari anggaran untuk menutupi utang PEN,” katanya.
Selain PEN, fokus KPK lainnya di Sulbar yakni angka stunting dan integritas pejabat di Sulbar yang dinilai masih rendah.
Siti Suraidah menjelaskan, setiap poin yang disampaikan KPK akan menjadi catatan untuk melakukan pembenahan kedepan.
“Ini menjadi PR Kita semua bersama stakeholder di Sulbar dan tolong mengawasi kinerja kami,” kata Siti Suraidah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar menjelaskan, kehadiran KPK devisi pencegahan tentunya dalam hal mengintervensi area rawan korupsi.
“Baik pemerintahan maupun legislatornya, guna meminimalisir korupsi kedepan,” kata Lili.
Ia mengungkapkan, pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang lahir dari pelaksanaan PEN tersebut.
“Disini, kami juga melihat permohonan untuk melakukan pinjaman belum dibarengi dengan kajian-kajian yang mana yang paling prioritas,” katanya.
Apalagi, kata Lili, penentuan paket pekerjaan tersebut tidak melibatkan legislatif.
“Disisi lain urusan pengembalian atau pembayaran itu menjadi beban legislatif. Bahkan menjadi beban APBD kedepan,” kata Lili.
(23/**)
