Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras sedang menghadiri rapat paripurna DPRD Mateng.
Mateng,penasulbar.com – Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kelembagaan Daerah, Kamis (2/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Arsal Aras menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas berbagai poin yang disampaikan fraksi DPRD.
Ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek informasi dan birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Salah satu upaya yang disoroti adalah optimalisasi layanan darurat 119 sebagai akses cepat dalam penanganan kesehatan masyarakat, terutama dalam kondisi kritis.
Selain itu, penerapan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan sistem administrasi yang efisien dan transparan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan publik ke depan.
Arsal juga mengingatkan pentingnya sosialisasi layanan darurat kepada masyarakat, seperti layanan 110 untuk kepolisian dan 119 untuk layanan kesehatan, agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Terkait perizinan bangunan (IMB), pemerintah daerah mengakui masih terdapat kendala dalam prosesnya yang dinilai cukup panjang. Untuk itu, diperlukan sistem perizinan berbasis online yang lebih transparan dan memudahkan masyarakat.
Tak hanya itu, Bupati Arsal juga menyoroti pentingnya hilirisasi di berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, penataan lingkungan hidup, sumber daya alam, hingga aspek sosial masyarakat. (Adv)
