Mamuju, Penasulbar.co.id – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mamuju menanggapi ancaman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra yang bakal melaporkan instansi tersebut ke Komisi Informasi Publik (KIP).
Kepala BKD Mamuju, Hasnawati mengaku, tidak pernah menutupi data apapun seperti yang disebut HMI Manakarra.
“Tidak ada yang kami sembunyikan. Saya pribadi merasa memang adek-adek HMI tidak pernah menanyakan tenaga kontrak kepada saya,” ujar Hasnawati di ruang kerjanya, Jumat (19/7/2019).
Olehnya, ia meminta agar polemik tersebut tidak dibesar-besarkan.
Terkait pengurangan tenaga kontrak, lanjut Hasnawati, dilakukan secara bertahap hingga mencapai jumlah ideal yang direkomendasikan BPK, yakni dua ribu tenaga kontrak.
“Di Mamuju memang jumlah tenaga kontrak mencapai sekitar delapan ribu orang, tapi BPK menilai sesuai beban kerja harusnya cuma sekira dua ribu,” terangnya.
Sementara gaji kontrak yang diduga belum dibayarkan, Kepala BKD tidak banyak berkomentar.
“Intinya kita mau yang terbaik untuk daerah lah. Kebijakan yang kami ambil ini bukan inisiatif pemerintah daerah namun berdasar instruksi BPK dan KPK,” tutup Hasnawati.
Sebelumnya diberitakan, Ketua HMI Cabang Manakarra, Sopliadi menuturkan, BKD Mamuju terkesan menutup-nutupi data tenaga kontrak tahun 2018 dan 2019.
Alhasil, HMI bakal melaporkan hal tersebut ke KIP Provinsi Sulawesi Barat sebagai langkah hukum, atas dugaan penyembunyian data.
(eka)
