Rombongan Wakil Bupati Mamasa sedang bertemu Kapala BPKPD Sulbar. Foto : duk. Pena.
Mamuju,penasulbar.com — Wakil Bupati Mamasa, H. Sudirman, didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mamasa, Herry Kurniawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu, 30 Juli 2025.
Kunjungan tersebut turut dihadiri perwakilan dari BPKD, Inspektorat, serta Bappedalitbang Kabupaten Mamasa. Rombongan disambut langsung oleh Kepala BPKPD Provinsi Sulbar, Mohammad Ali Chandra, yang didampingi Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil, yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Tapemkesra.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Mamasa memaparkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025, serta rancangan awal APBD Tahun Anggaran 2026.
“Hari ini kami bertemu dengan pihak BPKPD Provinsi Sulbar dalam rangka koordinasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta APBD Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2026. Kami juga menyampaikan harapan agar dana bagi hasil pajak dari Provinsi segera dapat disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Mamasa,” ujar H. Sudirman.
Senada dengan itu, Kepala BPKD Mamasa, Herry Kurniawan, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi pertama sejak Mohammad Ali Chandra dilantik sebagai Kepala BPKPD Sulbar.
“Kami memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai kondisi keuangan daerah, baik dalam konteks APBD Perubahan 2025 maupun rancangan APBD 2026. Beberapa permasalahan juga kami diskusikan agar bisa dicari solusi bersama, demi kelancaran pelaksanaan program-program prioritas di sisa tahun anggaran ini,” jelas Herry.
Ia juga berharap hasil dari pertemuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara konkrit sehingga program-program prioritas Pemkab Mamasa dapat terealisasi dengan optimal.
“Ada sejumlah isu yang kami bahas bersama, dan kami berharap hasil diskusi ini dapat menjadi solusi untuk mendorong percepatan realisasi program prioritas daerah,” pungkasnya. (Ns-01)
