Foto ilustrasi
Mamasa,penasulbar.com – Sekretaris KAHMI Mamasa, Hardianto, meluapkan protes keras terhadap kebijakan pemadaman listrik yang diterapkan PLN di Kabupaten Mamasa. Ia menilai kebijakan tersebut terkesan diskriminatif karena pemadaman justru menyasar wilayah pedesaan yang mayoritas dihuni masyarakat kecil, sementara kawasan perkotaan tetap mendapat pasokan listrik dengan alasan memiliki banyak objek vital.
Kemarahan Hardianto dipicu pernyataan Kepala PLN Mamasa, Noharmin Takbi, yang mengakui bahwa pemadaman dilakukan pada wilayah yang tidak memiliki objek vital, Senin (9/11/2026). Noharmin berdalih kawasan perkotaan tidak masuk dalam jadwal pemadaman karena terdapat sejumlah objek vital. “Banyak objek vital dalam kota, Pak,” ujarnya. Ia juga menyebut jalur RSUD, Kodim, Polres, dan rumah jabatan Bupati menjadi prioritas yang tidak masuk dalam jadwal pemadaman.
Menanggapi hal tersebut, Hardianto menilai alasan skala prioritas tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengorbankan masyarakat pedesaan. Menurutnya, jika rumah sakit harus mendapat perlakuan khusus karena menyangkut keselamatan pasien, hal itu dapat dimaklumi. Namun, fasilitas instansi lainnya juga perlu dipertimbangkan secara proporsional.
“Kalau rumah sakit kami maklumi, tapi kalau instansi lain ya sebaiknya disetarakanlah,” tegasnya. Ia mengingatkan, pemadaman listrik berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari anak-anak yang kesulitan belajar, usaha kecil yang merugi, hingga aktivitas ekonomi warga yang terganggu. Bahkan, masyarakat kecil yang tidak memiliki kemampuan membeli genset menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Hardianto mendesak PLN segera mengevaluasi pola pemadaman tersebut agar tidak menimbulkan kesan bahwa masyarakat pedesaan diperlakukan sebagai warga kelas dua. Ia menegaskan, listrik merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara adil dan tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan kawasan tertentu.
“PLN mesti sadar bahwa rakyat juga manusia yang tidak bisa seenaknya diperlakukan,” ujarnya. Ia bahkan mengancam akan kembali turun ke jalan sebagai parlemen jalanan jika persoalan tersebut terus dibiarkan. Selain itu, ia meminta pimpinan PLN di tingkat atas mengevaluasi Kepala PLN Mamasa. Kami minta Kepala PLN Mamasa segera dievaluasi, tidak bagus caranya memadamkan listrik dengan pilih kasih,” tandasnya. (Wh/ns)
