Sekprov Sulbar, Junda Maulana.
Mamuju,penasulbar.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengevaluasi pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu) untuk memperkuat penanganan stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak yang saling berkaitan.
Evaluasi tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, di Ruang Rapat Sekda, Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin (19/10/2026). Rapat membahas capaian sejumlah indikator sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih membutuhkan penanganan lintas sektor.
Hasil evaluasi menunjukkan angka stunting Sulbar turun dari 35 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024 menjadi 26 persen berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Namun, capaian tersebut masih dihadapkan pada rendahnya kunjungan balita ke posyandu yang baru mencapai sekitar 70 persen.
“Artinya, sudah ada penurunan. Cuma, yang kita evaluasi adalah angka kunjungan balitanya ke posyandu yang masih rendah, yaitu sekitar 70 persen,” kata Junda.
Menurutnya, peningkatan kunjungan balita ke posyandu menjadi perhatian penting agar pemantauan pertumbuhan dan kondisi gizi anak dapat berjalan optimal. Dengan pemantauan yang rutin, potensi masalah gizi dapat diketahui lebih dini sehingga penanganannya bisa dilakukan sesuai kebutuhan.
Anak Tidak Sekolah dan Kemiskinan Turun
Di sektor pendidikan, jumlah anak tidak sekolah di Sulawesi Barat mengalami penurunan dari sekitar 37.000 menjadi 22.000 anak. Meski demikian, upaya mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku pendidikan masih perlu diperkuat.
Junda menyebut faktor ekonomi keluarga dan kenakalan remaja sebagai sejumlah persoalan yang turut menjadi perhatian dalam penanganan anak tidak sekolah.
Sementara itu, angka kemiskinan Sulbar turun dari 10,18 persen menjadi 10 persen. Untuk menjaga tren tersebut, pemerintah perlu memperkuat pemutakhiran data bantuan sosial dan koordinasi lintas sektor agar intervensi yang diberikan tepat sasaran.
Berbeda dengan indikator lainnya, angka perkawinan anak justru meningkat dari 10 persen menjadi 11 persen. Kondisi ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu ditangani secara serius melalui kebijakan dan program yang terintegrasi.
“Jadi, antara stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, kemudian perkawinan anak ini saling berkait. Ini merupakan lingkaran yang harus kita tangani. Bagaimana cara menanganinya? Tidak parsial,” ujar Junda.
Sekda Minta OPD Tanggalkan Ego Sektoral
Junda menegaskan, sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK), pelaksanaan Pastipadu harus mengedepankan pendekatan terpadu. Persoalan sosial yang saling berkaitan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui program satu organisasi perangkat daerah (OPD).
Karena itu, ia mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, masyarakat, hingga media, untuk mendukung percepatan penanganan stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak.
Junda juga meminta seluruh OPD mengesampingkan ego sektoral dan memastikan setiap program berjalan selaras dengan tujuan utama pembangunan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Di sini saya menekankan kepada teman-teman, kita menanggalkan ego sektoral. Ini adalah program prioritas kita untuk menyejahterakan masyarakat. Jangan kita beranggapan bahwa satu-satunya ukuran keberhasilan adalah ketika OPD kita berhasil. Bukan itu. Keberhasilan kita adalah ketika kita bisa menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Penguatan Dashboard Digital Pastipadu
Selain koordinasi lintas sektor, rapat evaluasi juga membahas penguatan dashboard digital Pastipadu. Sistem ini diharapkan dapat mendukung pemantauan perkembangan indikator secara lebih terukur, sekaligus membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dan menentukan intervensi sesuai kebutuhan.
Melalui evaluasi berkala dan penguatan kolaborasi antar-OPD, Pemprov Sulbar berupaya memastikan pelaksanaan Pastipadu tidak berhenti pada capaian program administratif, tetapi menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Penurunan stunting, kemiskinan, dan jumlah anak tidak sekolah menjadi capaian yang perlu dipertahankan. Sementara itu, rendahnya kunjungan balita ke posyandu dan meningkatnya angka perkawinan anak membutuhkan perhatian serta langkah penanganan yang lebih terarah.
(Rls)
